INDONEWS.ID

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pembahasan RUU Pemilu tidak perlu dikonsultasikan dengan presiden. Pasalnya, keterlibatan DPR dan perwakilan pemerintah saja sudah cukup. "Soal RUU Pemilu, selesaikan saja oleh DPR bersama perwakilan pemerintah. Jangan apa-apa langsung disampaikan ke presiden," kata Zulkifli, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7/2017). Ketua MPR ini menjawab pertanyaan pers soal keinginan pimpinan fraksi-fraksi DPR untuk melakukan konsultasi dengan Presiden perihal persyaratan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) dalam RUU Pemilu. Menurutnya, pembahasan RUU Pemilu cukup diselesaikan bersama Pansus RUU Pemilu DPR dengan pemerintah melalui forum lobi untuk mencapai musyawarah mufakat. "Pada pembahasan RUU Pemilu, prinsipnya hanya tinggal satu isu krusial yakni presidential threshold. Pembahasan isu krusial ini mestinya dapat diselesaikan melalui forum lobi, jika semua pihak sama-sama berkomitmen untuk mencapai kesepakatan," katanya. Zulkifli meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu sehingga dapat menjadi landasan hukum persiapan pemilu legislatif dan Pemilu 2019. Tahapan Pemilu 2019, idealnya sudah dimulai pada Juni 2017. "Pembahasan RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri sama saja pembahasan dengan Presiden, karena menteri itu perwakilan pemerintah. Menteri itu khan pembantu presiden," katanya. Ketika ditanya lobi PAN untuk RUU Pemilu, Zulkifli mengatakan, pembahasan RUU menyisahkan satu isu krusial saja, yaitu terkait presidential threshold. Karena itu, Zulkilfi mengharapkan DPR dan Pemerintah bisa mencapai kata sepakat terkait hal tersebut. "Kalau pemerintah terus bertahan dengan syarat 20-25 persen, maka pasti terjadi kebuntuan," katanya. Zulkifli mengatakan, lobi dalam politik harus fleksibel dan harus bertujuan untuk kepentingan yang lebih besar. “Sikap PAN sederhana saja yakni dapat menyetujui musyawarah mufakat untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (Very)