Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo terlihat kesal dengan adanya dua kementerian yang diduga mempersulit birokrasi dengan Peraturan menteri (Premen) kepada para investor, akibatnya pemerintah mendapat respon negatif karena dianggap menghambat investasi.
Presiden Joko Widodo menyinggung peraturan menteri (Permen) yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Iqnasius Jonan. Ia menyebut ada permen di dua kementerian itu mendapat respons negatif oleh investor karena dianggap menghambat investasi.
"Kalau masih keluar permen atau peraturan dirjen yang menambah birokrasi, menambah ruwet jalannya investasi, pasti saya tegur," tegas Presiden Jokowi usai memberikan pembekalan kepada Calon Taruna Remaja (Capaja) TNI dan Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (24/7/2017).
Namun saat ini, aku Jokowi, dirinya baru hanya menegur kepada menteri yang berangkutan, dan belum akan mengeluarkan sanksi.
Karena, menurut Jokowi, dirinya menyakini menteri tersebut pasti akan memperbaikinya setelah mendapatkan teguran.
"Baru mengeluarkan satu-satu. Ditegur itu harusnya ngerti apa yang dilakukan," katanya.
Dikatakan presiden besetuan PDIP ini, tingkat investasi yang dibutuhkan pemerintah saat ini sudah cukup baik jika dilihat dari investment grade, ditambah lagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun sudah cukup baik.
" Dan ini mengalahkan negara lain seperti Swiss, India, Luksemberg, Norwegia, Turki serta Irlandia, kalau sekarang kita tidak bisa memberikan pelayanan yang cepat, ya hilang, investasi diambil oleh negara lain, " tegas presiden.
Ditambahkan Joko Widodo, selain investasi, masalah ekspor masih berkutat pada pasar-pasar tradisional.
Sejauh ini, lanjut presiden ke 7 Indonesia ini, tidak ada yang berani melangkah ke pasar-pasar non tradisional. Padahal, hal itu seharusnya sudah mulai digarap secara baik.
" Ini sangat disayangkan" imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas (Ratas) kepada sejumlah kementerian terkait perekonomian dan investasi di Indonesia, dengan topik Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin(24/7/2017).
Dalam rapat tersebut ada dua kementerian yang mendapat teguran dari Presiden terkait peraturan menteri (Permen) yang menuai protes dari para investor karena dianggap mempersulit investasi.
Kedua kementerian tersebut yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Iqnasius Jonan.
Presiden meminta kedua menterinya untuk membuat permen yang memudahkan ekspansi, mengembangkan usaha dan berinvestasi. Jokowi tidak ingin permen membuat ketakukan para investor untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, dan berekspansi.(Lka)
