Jakarta, INDONEWS.ID - Pernyataan Ketua Fraksi Partai NasDem Victor Bungtilu Laiskodat yang menyebutkan sejumlah partai penentang Perpu No. 2 Tahun 2017 sebagai pendukung kelompok intoleran, berbuntut panjang. Anggota DPR RI asal NTT ini akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017) sore.
Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pernyataan Victor dalam sebuah acara di Kupang, NTT itu merupakan pidato politik biasa.
"Menurut saya, pidato tersebut adalah pidato politik yang biasa untuk menjelaskan peta politik real kepada konstituen," kata Andreas seperti dikutip IndonesiaSatu.co, Jumat (4/8/2017) malam.
Andreas, yang juga anggota DPR RI dari NTT ini mengaku mengetahui pernyataan Victor setelah menonton video yang disebar melalui media sosial.
Menurut Andreas, pidato Victor yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan dialek Kupang yang kental, terdengar menarik, komunikatif, dan interaktif.
Terkait substansi pidato, Andreas menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Victor memaparkan sejumlah tantangan nasional, kebijakan Presiden Joko Widodo, terutama terkait Perppu no 2/2017.
"Sebenarnya Victor dalam pidatonya memetakan kondisi real dinamika politik kepartaian saat ini, dan mengajak konstituennya untuk hati-hati terhadap partai yang menolak Perppu No 2/2017 yang identik dengan partai intoleran. Karena dalam pandangan VL partai yang menolak Perppu identik dengan ingin memberi ruang pada HTI yang intoleran dan anti Pancasila," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Victor, lanjut Andreas, mengajak konstituennya untuk menolak dan tidak mendukung partai-partai yang menolak Perppu.
"VL hanya ingin mengajak konstituennya memahami persoalan nasional terutama dengan munculnya kekuatan anti Pancasila. Mengapa Pemerintah mengeluarkan Perppu, dinamika politik kepartaian berkaitan dengan dukungan terhadap Perppu, dan akhirnya VL mengajak konstituennya untuk memahami peta ini dan menolak partai-partai yang tidak mendukung Perppu dalam pilkada di NTT," pungkasnya.
Seperti diberitakan, dalam potongan video tersebut terdengar secara eksplisit bahwa Victor mengajak konstituennya untuk tidak memilih para calon kepala daerah atau calon legislatif dari partai-partai yang mendukung kelompok ekstremis dan gerakan khilafah. Dia menyebut sejumlah partai tersebut yaitu, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
“Celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN,” ujar Victor dalam rekaman video itu. (Very)
