Jakarta, INDONEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan rencana pemerintah mengimpor Liquid Natural Gas (LNG) dari Singapura. Hal itu bakal membuat roadmap pengembangan gas nasional semakin tidak jelas.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar menilai rencana pemerintah impor gas sebagai langkah tergesa-gesa dan malas melakukan terobosan. Karenanya perlu dilakukan audit neraca gas nasional yang komprehensif agar angka proyeksi kebutuhan sesuai dengan kemampuan produksi gas domestik.
“Rasanya aneh kita harus mengimpor LNG dari Singapura karena secara faktual mereka tidak punya ladang gas. Impor ini dipastikan bukan transaksi yang langsung dari produsen utama tapi melalui perantara atau trader. Tawaran Singapura secara harga mungkin efisien hingga ke titik serah, namun jika sudah ke titik distribusi bisa melonjak,” jelas anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar di Jakarta , Jumat (25/8/2017).
Menurut Rofi, tren kenaikan lifting gas harusnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengatur tata kelola dan tata niaga gas yang lebih efisien, bukan kemudian secara terburu-buru mengambil langkah impor.
Lebih lanjut Rofi menjelaskan, penyebab dilakukannya impor gas dari Singapura salah satunya karena selama ini pemanfaatan gas nasional belum optimal. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, yakni minimnya infrastruktur gas nasional dan menjadi salah satu penghambat utama dari masih rendahnya pemanfaatan gas domestik.
Walaupun alokasi gas domestik terus meningkat dari tahun ke tahun, namun alokasi gas dari pemerintah untuk domestik masih belum cukup. Ironisnya, justru gas selama ini diekspor dengan harga rendah dan kontrak yang panjang.
Sebagaimana diketahui, angka lifting gas untuk nasional ditetapkan pemerintah di angka 1.150 ribu barel per hari (bph) pada APBN Perubahan 2017 dan telah menetapkan target mencapai 1.200 ribu bph untuk RAPBN 2018.(hdr)