Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan XII (istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID- Terkait dinamika Pilkada serentak 2018, Rabu (3/1/2018)malam, Partai Demokrat menggelar rapat tertutup.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan XII mengatakan, rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membahas beberapa hal yang dianggap penting. “Diantaranya mengenai perlakuan parpol tertentu, yang diduga telah mengganggu para calon yang diusung partai Demokrat,” kata Hinca.
Baca juga : Memikirkan Pikiran dan Tindakan Politik Jokowi
Hinca menjelaskan, salah satu wilayah yang dibahas adalah Pilgub Kalimantan Timur. Pihaknya, mendeteksi adanya `lobi-lobi culas` yang dilakukan parpol tertentu kepada bakal calon gubernur yang sudah diusung partai Demokrat.
Dua lobi yang dimaksud yakni kepada dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung Demokrat, yakni Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang dan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi.
Baca juga : Panen Beras di Subang, Presiden: Butuh Penambahan Stok Cadangan Beras Nasional Hingga 1,5 Juta Ton
"Perlakuan yang tidak adil adalah pada persiapan Pilkada Kalimantan Timur 2018. Bersama-sama, kami hadir di sini. Kader terbaik kami di Kaltim adalah wali kota Samarinda sekaligus ketua DPD Demokrat Kaltim, yang akan maju di Pilgub Kaltim berpasangan dengan saudara Rizal Effendi, wali kota Balikpapan," kata Hinca di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.
Hinca mengatakan, beberapa masalah ketidakadilan yang diterima Syaharie dan Rizal di Kaltim. Pertama, ada parpol tertentu yang mencoba melobi Syahrie supaya berpasangan dengan kapolda Kaltim pada Pilgub Kaltim nanti. Bahkan, upaya lobi-lobi itu sampai delapan kali pertemuan.
"Pertama, kader kami saudara Syaharie Jaang dipanggil oleh parpol tertentu, dan diminta agar wakilnya adalah kapolda Kaltim yang saat ini. Padahal, wakilnya sudah ada, yakni Pak Rizal Effendi. Tentu secara etika politik, ini tidak baik kalau sudah berjalan," kata Hinca.
DPP Demokrat, menurut Hinca, meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak mengetahui perlakuan yang tidak sepatutnya itu. Untuk itu, DPP Demokrat berharap Jokowi melakukan langkah-langkah agar pesta demokrasi ini tidak dicederai oknum-oknum tertentu.(hdr)