Open Government Partnership Global Summit atau KTT OGP ke-5 tahun 2018 di Tbilisi. (Foto: ist)
Georgia, INDONEWS.ID – Keterbukaan Pemerintah atau Open Government kini dipercaya sebagai cara menjalankan pemerintahan yang benar oleh setidaknya 80 negara di dunia. Dimulai hanya oleh 8 negara termasuk Indonesia, gerakan dan kemitraan untuk keterbukaan pemerintah (Open Government Partnership) mendapatkan momentum makin besar dari tahun ke tahun.
Open Government Partnership Global Summit atau KTT OGP ke-5 tahun 2018 di Tbilisi dibuka oleh PM Georgia Mamuka Bakhtadze, yang percaya bahwa keterbukaan pemerintah adalah satu-satunya cara mendapatkan kepercayaan dari rakyat. “Sebagai mantan Menteri Keuangan, saya mengalami sendiri bagaimana keterbukaan anggaran telah menjadi pintu masuk pemerintah Georgia mereformasi dirinya,” kata Mamuka Bakhtadze.
Namun di tingkat global, gagasan keterbukaan pemerintah menghadapi tantangan besar. Setidaknya di 100 negara, ruang gerak masyarakat sipil makin dibatasi karena pemerintahan yang makin represif, namun juga karena munculnya gerakan-gerakan intoleransi dan radikalisme yang juga menghancurkan demokrasi.
Karena itu, Direktur Eksekutif OGP Support Unit Sanjay Pradhan menegaskan perlunya negara-negara anggota OGP ini saling bertukar pengalaman dalam menjamin ruang gerak masyarakat sipil untuk menjadi mitra pemerintah dalam melayani rakyatnya. Hal yang sama disampaikan oleh Ketua OGP saat ini Menteri Kehakiman Georgia Thea Tsulukiani dan Mukelani Dimba dari International School for Transparency.
Dalam dua panel pembukaan, makin jelas ditunjukkan bahwa tantangan menjaga ruang gerak masyarakat sipil ini bersifat multidimensional. Semua pembicara, termasuk Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena Duta OGP yang juga mantan PM Selandia Baru dan pimpinan UNDP Helen Clark menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah akan menciptakan pemerintahan yang tidak hanya sah (legitimate) tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari rakyat (trusted government).
“Ini penting karena pemerintah tidak akan mampu sendirian menghadapi tantangan jaman saat ini. Tidak hanya soal ideologi dan aliran politik, tetapi bahkan juga kepentingan ekonomi, sosial dan budaya,” kata Helen Clark.
Delegasi Indonesia dari pemerintah, masyarakat sipil yang hadir dalam pembukaan ini di antaraKetua KPK Agus Rahardjo, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi Kementerian Polhukam Bappenas Slamet Soedarsono, Staf Ahli Kepala Bappenas Diani Sadiawati, dan mantan kepala PPATK yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yunus Husein.
“Demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh antara semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah. Di era digitalisasi informasi ini, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah sendiri,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Ia memaparkan, saat ini pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan. “Tapi, dunia tetap harus menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat,” jelas Moeldoko.
Sebagai pendiri OGP bersama tujuh negara lain pada 2011, Indonesia pernah menjadi Ketua OGP pada 2013-2014 serta menjabat Dewan Pengarah/Steering Committee pada 2012-2018. Kini, jumlah anggota OGP telah mencapai 80 negara.
Pada 2017-2018, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, sekaligus National Focal Point OGP Indonesia Yanuar Nugroho ditunjuk menjadi anggota dewan trustfund (dana hibah) OGP dan Bank Dunia yang saat ini mengelola dana 5.5 juta dollar AS.
“OGP memiliki spirit memperjuangkan keterbukaan pemerintah, dan Indonesia dinilai telah melakukan praktik baik OGP, dari pusat sampai ke daerah,” kata Moeldoko.
Untuk itu, sebuah kehormatan Indonesia tetap diharapkan memberikan kepemimpinan OGP di Asia Pasifik, bahkan setelah tidak lagi menjabat Dewan Pengarah OGP. (Very)