Jurus Bahlil Lahadalia Menjadikan Indonesia Surga Investasi

Jakarta, INDONEWS.ID – Setiap investasi yang masuk dalam negeri atau investasi asing diwajibkan menggandeng pengusaha nasional di daerah. Hal itu dilakukan agar investasi asing yang masuk bisa mendatangkan multiplier effect yang bisa memajukan industri di dalam negeri.

“Setiap investasi asing yang masuk wajib menggandeng pengusaha di daerah. Tentu pengusaha Indonesia di daerah yang memenuhi syarat, seperti memiliki kapasitas, kompetensi, dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan pekerjaan yang disyaratkan,” ujar Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara “Executive Dinner dengan para Redaktur Pelaksana Media”, Senin (18/11/2019) malam.

Bahlil mengatakan, memang tidak ada aturan khusus bagi para pengusaha lokal tersebut. Hanya saja, katanya, hal itu nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh BKPM.

Bahlil mengatakan, dirinya diberikan target oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan investasi yang berkualitas dan kemudahan berusaha di Indonesia. Sehingga pada akhirnya bisa mengalahkan Vietnam.

Setidaknya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar Indonesia bisa menjadi surga investasi.

Awalnya, kata Bahlil, dirinya mengira bahwa hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi dan kemudian baru meningkatkan kemudahan berusaha. Namun hal itu ternyata tidak. Karena itu, hal pertama yang dilakukannya yaitu mengubah pola tersebut dengan pertama-tama melakukan kemudahan berusaha.

"Yang pertama, KPI (key performance indicator) yang kita bentuk adalah membangun kemudahan usaha dulu," ujar mantan Ketua HIPMI ini.

Dia mencontohkan Vietnam menggelar karpet merah bagi para investor sehingga menjadi surga investasi. "Datang dijemput, setiap masalah diselesaikan, tanah diberi gratis. Kalau semua ini diberikan, pasti investor mau, tidak hanya China, saya juga mau. Dan itu yang diinginkan inevstor," ujarnya.

Sementara di Indonesia hal itu berbanding terbalik. Misalnya saja, katanya, konflik lahan mencapai Rp 223 triliun dari total komitmen investasi senila Rp 708 triliun. Belum lagi ada masalah izin yang tumpang tindih, dan ego sektoral.

Langkah kedua yaitu merealisasikan investasi. "Setelah kemudahan usaha concern maka langkah saya adalah realisasi investasi," ujarnya.

Dalam pandangannya, jika kita mampu merealisasikan investasi existing sebesar Rp 708 triliun pada satu tahun pertama, maka otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik. “Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 ke 6 persen, rumusnya cuma satu, yakni realisasi investasi mencapai Rp 1.000 triliun,” ujarnya.

Langkah ketiga, kata Bahlil, yaitu adanya kewajiban bagi investor asing maupun dalam negeri yang berinvestasi di daerah untuk menggandeng pengusaha nasional di daerah yang memenuhi syarat.

Keempat, yaitu terkait masalah kewenangan. Dia menilai selama ini UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal belum dilaksanakan secara  serius. ”Supaya BKPM bisa bekerja total, maka kewenangan harus dikasih," ujarnya.

Bahlil menegaskan bahwa pihaknya akan mengusahakan kewenangan tersebut. Salah satunya yaitu insentif fiskal. Selama ini, katanya, BKPM hanya mengajukan kepada kementerian keuangan cq dirjen pajak untuk urusan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan insentif fiskal.

“Kemarin (sebelumnya, red.) dalam rapat Presiden bilang kepada semua Kementerian/Lembaga agar menyerahkan semua kewenangan perizinan kepada BKPM,” ujarnya.

Terkait perizinan tersebut, Bahlil mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah. “Untuk kepentingan bangsa dan negara saya tidak akan menyerah. Dan saya tidak takut. Ada banyak pintu yang bisa kita masuki. Jika tidak ada pintu maka bisa melalui jendela. Jika tidak ada jendela maka kita bisa membuat lobang dan terakhir bisa merampas kuncinya,” pungkasnya. (Very)