Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Ridho Ficardo. (Foto: Antara)
Tanjungpinang, INDONEWS.ID -- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kebanyakan "membelakangi" laut, karena pembangunan selama ini berorientasi ke daratan.
Ketua MIPI Ridho Ficardo dalam Seminar Nasional Mewujudkan UU Kepulauan Dalam Pembangunan Maritim Kepri, di aula Kantor Pemprov Kepri, Rabu, mengatakan, Indonesia merupakan negara maritim, namun kebijakan yang diambil pemerintah masih berorientasi pada daratan.
Potensi kemaritiman selama ini hanya sebatas digaung-gaungkan, namun tidak mampu dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal pemerintah diharapkan mampu mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif.
"Keunggulan komparatif yang dimiliki negara kepulauan belum dapat diubah menjadi kompetitif. Kondisi ini dirasakan oleh provinsi kepulauan sehingga sulit berkembang," katanya seperti dikutip Antara.
Indonesia secara ekonomi belum terintegrasi, belum bersatu. Lautan realitasnya bukan dianggap sebagai penyatu satu daerah dengan daerah lainnya, melainkan menjadi pemisah.
Bahkan dari berbagai kebijakan yang dilaksanakan, muncul keraguan apakah Indonesia sebagai negara kepulauan disatukan dengan lautan atau justru sebaliknya.
"Daerah kepulauan sulit berkembang karena keterbatasan anggaran. Keberpihakan fiskal pada provinsi kepulauan," kata mantan Gubernur Lampung ini.
Dalam konteks fiskal, kata dia pemerintah pusat belum berhasil mengintegrasikan daerah-daerah.
"Secara fiskal, terkait transfer daerah, Indonesia hanya mengenal dua wilayah yakni Pulau Jawa dan luar Jawa. Artinya, semangat dari reformasi untuk otda meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum selesai," katanya.
Ia mengemukakan Kepri merupakan provinsi kepulauan yang paling strategis dibanding provinsi kepulauan lainnya. Hal itu disebabkan wilayah ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.
Kepri dapat dijadikan sebagai halaman depan Indonesia karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Namun dalam praktiknya, Kepri belum mandiri. Ketergantungan dengan Singapura sangat tinggi.
"Kita ingin menjadikan Indonesia sebagai halaman depan Indonesia atau halaman belakang Singapura, tergantung kita. Kepri harus didukung untuk mandiri," pungkasnya. (Very)