Jakarta, INDONEWS.ID - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI yang akan datang direncakan akan dibagi dua yakni Prolegnas utama dan prolegnas cadangan. Pembagian Prolegnas seperti ini menuntut anggota yang baru baru untuk menyeimbangkan antara tiga fungsi utama dari DPR.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif The Indonesia Democracy Iniative (TIDI), Arya Sandhiyudha menilai bahwa fungsi DPR RI bukan hanya legislasi dan anggaran, tetapi juga pengawasan lain yang tidak bisa dikesampingkan contohnya berkaitan dengan infrastruktur.
“Wakil Rakyat yang sudah dilantik perlu didorong memroyeksi diri melakukan pengawasan berdasarkan evaluasi periode lalu. Agar tahun pertama performa nya bagus mengawali periode 5 tahun ke depan,” kata Arya dalam keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Proyek strategis nasional misalnya, dipaparkan oleh Arya hanya tercapai 35 persen yang terealisasi sampai 2019 proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi. Demi mencapai target yang telah ditentukan, DPR selama lima tahun ke depan, diminta untuk memberikan pengawasan secara maksimal.
“Jangan duga DPR RI tidak ikut bertanggung-jawab. Di parlemen ada fungsi pengawasan terhadap perencanaan agar matang. Kita tidak menginginkan alokasi anggaran yang besar tidak mampu menumbuhkan ekonomi. Apalagi itu baru proyek konstruksi, multiple effect nya tidak bisa langsung tumbuhkan ekonomi,” tegas Arya.
Dalam penentuan besarnya alokasi anggaran dalam APBN, kata Arya, DPR juga dilibatkan. Karena itu, DPR juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan bersama dengan pemerintah.
“Ini juga pertanggung jawaban DPR RI karena turut menyepakati alokasi APBN yang setiap tahun meningkat. Misalnya hingga 2020 teralokasi 400-an Triliun untuk infrastruktur PSN ini,” tandas Arya kembali.
Ia mengatakan, meski ranking global competitive index dan logistic performance index naik, tapi belum secara signifikan tumbuhkan ekonomi. Hal ini seharusnya menjadi catatan agar pembangunan nasional berlangsung optimal.
“Administrasi yang ribet, daya lobi dan marketing lemah juga menjadi sebab daya saing investasi lemah dan lebih memilih melarikan investasinya ke negara tetangga. Peran DPR disini perlu ditingkatkan agar pembangunan Indonesia lebih baik,” tutup Arya.*