Bisnis

Rizal Ramli: Cukup Tingkatkan Daya Beli, Pemerintah Tak Perlu Intervensi Bursa

Oleh : very - Jum'at, 13/03/2020 10:55 WIB

Rizal Ramli, ekonom senior. (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Bursa saham di kawasan Asia bergerak di zona merah sejak Kamis pagi (12/3). Pasca diumumkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) bahwa wabah virus corona (COVID-19) sebagai pandemi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh ke level 5.000.

Menghadapi jebolnya IHSG tersebut, ekonom senior yang juga mantan Menko Perekonomian, Dr. Rizal Ramli menyarankan pemerintah Indonesia agar tidak perlu melakukan  intervensi bursa. Dia hanya mengingatkan agar pemerintah cukup meningkatkan daya beli masyarakat.

"Jangan lakukan apa-apa untuk intervensi bursa, buyback dsb, kecuali Republik Indonesia negara superkaya. Lebih baik fokus pada peningkatan daya beli dan tingkatkan pasokan kebutuhan rakyat, sebagai ganti impor," ujar Rizal Ramli.

Yang tidak kalah penting, katanya, yaitu pemerintah harus menjamin pasokan kebutuhan rakyat. “Pemerintah harus menjamin pasokan agar kebutuhan rakyat agar tidak langkah,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menko Kemaritiman ini melontarkan kritik terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa Sri Mulyani adalah ekonom yang menguasai teori tanpa memahami kondisi lapangan.

Hal itu dikatakan Rizal Ramli melalui akun twitternya @RamliRizal di Jakarta, di Jakarta, Kamis (12/3). “Kegagalan Klasik Sri Mulyani Bebaskan Pajak 11 Tahun Lalu. Contoh ekonom textbook tanpa paham [email protected],” ujar mantan Menko Kemaritiman era Presiden Joko Widodo itu.

Dia juga mencuitkan twitternya tersebut kepada Presiden Jokowi.

Seperti diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang mematangkan rencana kebijakan fiskal berupa penundaan pembayaran PPh 21 atau pajak penghasilan bagi pekerja dan pegawai. Namun kebijakan tersebut membuat Rizal Ramli menyoroti kejadian serupa yang pernah terjadi pada tahun 2009 lalu.

Sri Mulyani waktu itu, sebagai Menteri Keuangan, mengeluarkan kebijakan pembebasan PPh dengan skema ditanggung pemerintah (DTP).

Tetapi, kata Rizal, kebijakan tersebut gagal karena konsumsi rumah tangga melambat dibanding tahun sebelumnya.

“2009, realisasi stimulus PPh 21 DTP hanya sekitar Rp 300 miliar. Hanya 5%. Konsumsi rumah tangga 2009 tumbuh 4,9%, melambat 2008 5,3%,” kata Rizal Ramli.

Berkaca dari kasus sebelas tahun tersebut, Rizal Ramli melontarkan kekhawatirannya jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sama pada tahun ini.

Rizal mengatakan bahwa Sri Mulyani merupakan ekonom yang pintar secara buku teks saja tanpa paham situasi sekitar. (Very)

Loading...

Artikel Terkait