Nasional

Tak Boleh Ada Pembiaran, Petugas Kesehatan "Bertempur" Tanpa Senjata APD

Oleh : very - Sabtu, 28/03/2020 15:01 WIB

Petugas kesehatan berada di garda terdepan penanganan Virus Corona, COVID-19. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Akhir pekan ini muncul permintaan sangat mendasar dari gabungan organisasi profesi kesehatan Indonesia. Mereka menyerukan perhatian dari pemerintah tentang ketersediaan pemenuhan kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) untuk mereka gunakan saat "bertempur" ketika merawat pasien terjangkit Covid-19.

“Merujuk pada keprihatinan tersebut, menurut hemat saya, tidak boleh ada pembiaran dari negara, mereka berperang tanpa senjata APD yang memadai,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing  melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (28/3).

Emrus mengatakan, kita semua telah sepakat, para petugas kesehatan di seluruh dunia, tentu tak terkecuali di negeri kita ini, adalah pejuang kemanusiaan yang berada di  garda paling depan melawan virus covid-19.

Perjuangan ini bukan tanpa resiko. Mereka berada di medan tempur mempertaruhkan nyawa. Buktinya, petugas kesehatan sudah ada yang mendahului kita.

“Sebagai pejuang yang berada di wilayah teritorial pertempuran, mereka mutlak harus dilengkapi "senjata" APD berkualitas tinggi, minimal standar WHO dengan jumlah yang tak terbatas, sehingga mereka bisa menggantinya setiap diperlukan. Jangan sampai ada pemakaian APD secara berulang yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan,” ujarnya. 

Kata Emrus, kita harus berkaca ke beberapa negara dalam menghadapi covid-19 yang lebih berhasil, Taiwan dan Cina misalnya. Pemerintah di sana bekerja keras dari waktu ke waktu. Antara lain dengan menyediakan APD yang bermutu dengan jumlah sangat banyak untuk para petugas kesehatan. 

Kita menyaksikan melalui media massa dan media sosial, para petugas kesehatan mengenakan APD yang sangat aman, bahkan seolah menyerupai astronot.

Artinya, APD bagi petugas kesehatan di dua negara tersebut, sebagai contoh, merupakan sebuah keutamaan. Tidak ada kompromi dan tawar menawar.  Karena itu, di Indonesia harus melakukan setidaknya sama dengan dua negara tersebut, karena menyangkut keselamatan diri para pejuang kemanusiaan kita ini.

Karena itu, keprihatinan gabungan organisasi kesehatan Indonesia tersebut mutlak benar. Bahkan dapat menjadi aksioma. Mereka sangat tepat membuat surat pernyataan bersama untuk pemenuhan APD tersebut, sebagai "senjata" bertempur.

Menurut Emrus, pemintaan mereka sangat mendasar dan manusiawi. Salah satu point yang mereka jelaskan, tenaga medis tanpa APD tidak boleh ikut merawat pasien Covid-19 demi mencegah penularan yang lebih luas.  “Ini benar dan tak terbantahkan oleh siapun. Selain itu,  fakta sudah menunjukkan bahwa tidak sedikit petugas kesehatan di Tanah Air terjangkit covid-19 setelah melakukan kontak dengan pasiennya,” ujarnya.

Pertanyaan, dari mana sumber dananya? Menurut Emrus, pada situasi penyebaran covid-19 terus meningkat di Indonesia sampai saat ini, semua sumber daya, termasuk APBN, harus dikerahkan secara maksimal. 

“Tunda semua proyek fisik di semua kementerian,  lembaga pemerintah serta lembaga negara yang lain. Fokuskan kekuatan negeri ini untuk menyelamatkan setiap WNI, apapun profesi dan status sosialnya sebagai perwujudan dari Kemanusiaan yang Adil serta Kemanusiaan yang Beradab sebagaimana tertuang pada Sila Kedua Pancasila kita,” pungkasnya. (Very)

Loading...

Artikel Terkait