Kartu PraKerja: Solusi Cerdas Jokowi Tapi Salah Kelola Pembantu Presiden

Oleh : Marsi Edon - Sabtu, 25/04/2020 19:43 WIB

Pengamat Sosial Rudi S. Kamri (Foto: Istimewa)

Oleh:Rudi S Kamri*)

INDONEWS.ID - Kartu PraKerja adalah program andalan Presiden Jokowi. Program Kartu Prakerja mulai digaungkan Jokowi saat kampanye Pilpres 2019 lalu bersama Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ketiga kartu tersebut akan melengkapi beberapa kartu sakti yang sudah ada.

Rencana awal Kartu PraKerja akan mulai diluncurkan bulan Agustus 2020, namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini program ini dipercepat realisasinya. Sekilas saya akan berikan `over view` tentang Kartu Prakerja.

Penerima manfaat program Kartu PraKerja ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas, lulusan sekolah apapun, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak sedang mengikut pendidikan lain. Target penerima manfaat Kartu PraKerja rencananya 5,6 juta orang.

Para pemegang Kartu Pra Kerja ini akan mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000 dengan rincian:
1. Biaya pelatihan Rp1.000.000 untuk beli aneka modul pelatihan di platform digital mitra Kartu PraKerja.
2. Insentif bantuan sosial sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan dengan total Rp2.400.000.
3. Insentif pasca survei evaluasi sebesar Rp50 ribu per survei untuk tiga kali dengan total Rp150 ribu.

Secara obyektif program Kartu PraKerja merupakan inovasi cerdas dari Presiden Jokowi. Program ini merupakan solusi dan jawaban terbaik di tengah dampak pandemi Covid-19. Karena saat ini jutaan orang kena PHK massal karena banyak perusahaan berhenti beroperasi terdampak pandemi Covid-19.

Namun sayang sekali Tim Kerja dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kantor Staf Presiden (KSP) yang ditunjuk menjadi operator program Kartu PraKerja terlihat tidak profesional dan tidak menjalankan tugasnya dalam merealisasikan tujuan hebat ini dari Presiden Jokowi. Ada beberapa catatan yang secara terbuka saya sampaikan ke publik, mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan perbaikan dari implementasi program Kartu PraKerja.

PERTAMA: MITRA KERJA
Perusahaan platform digital yang menjadi mitra kerja ternyata ditunjuk langsung oleh Tim Kerja Program Kartu PraKerja. Saat ini ada delapan perusahaan yang telah ditetapkan menjadi mitra kerja Kartu Prakerja yang akan menjadi fasilitator pelatihan online peserta Kartu Prakerja yaitu : Kemenaker, Pintaria, Tokopedia, MauBelajarApa, Pijar Mahir, BukaLapak, Ruangguru, dan Sekolahmu.

Karena dilakukan penunjukan langsung, tentu saja kebijakan ini menimbulkan kecurigaan dan kontroversi di masyarakat tentang obyektivitas dalam penentuan perusahaan platform digital yang ditunjuk. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan dibantah karena kesalahan sistem seleksi tertutup yang dilakukan oleh Tim Kerja. Seharusnya seleksi dilakukan dengan tender secara terbuka tidak melalui proses penunjukan.

Sebetulnya proses tender bisa dilakukan secara sederhana dengan memangkas beberapa tahapan dengan pertimbangan kondisi kedaruratan ekonomi. Dan hal itu bisa dilakukan sekarang, bersamaan dengan proses seleksi penerima Kartu Prakerja.

SARAN SAYA:
Segera lakukan proses seleksi terbuka kembali perusahaan platform digital sebagai mitra pelatihan online program Kartu Prakerja. Waktu masih cukup dan memungkinkan. Dengan kerja keras dan cerdas semua itu bisa dilakukan. Delapan perusahaan yang telah ditunjuk boleh mengikuti seleksi ulang program ini.

KEDUA : MODUL PELATIHAN
Modul pelatihan online program Kartu Prakerja yang telah diputuskan oleh Tim Kerja adalah sebagai berikut:
1. Basic English for Ojol Driver Ojol
2. Belajar Bikin Pempek
3. Latihan Soal CPNS & Kunci Jawaban
4. Menjahit Masker Anti Corona
5. Belajar Menjadi Barista dan Membuka Warung Kopi di Rumah
6. Belajar Microsoft Excel untuk UMKM
7. Hasilkan Uang Fotografer Pakai HP
8. Cara Menulis CV yang dilirik HRD
9. Belajar Membuat Kroket Ayam Keju
10. Persiapan Mencari Kerja
11. Buat Brosur Digital Aplikasi Canva

Secara jujur harus saya katakan bahwa modul pelatihan online ini 95% aneh dan sangat memalukan. Karena terlalu umum, terlalu biasa dan tidak sesuai dengan harga yang dipatok. Modul-modul tersebut kurang `market oriented` dan kurang bersifat bisnis kekinian. Dan yang paling konyol, hampir semua modul itu bisa dicari dengan mudah dan diperoleh secara gratis di Youtube atau Google. Sesuatu yang seharusnya bisa dihindari oleh Tim Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah. Ada apa? Apa ada...?

SARAN SAYA:
Lakukan perombakan modul pelatihan online Kartu PraKerja. Libatkan ahli di bidang HRD, bisnis digital dan ahli bisnis lain untuk menentukan modul yang sesuai dengan kebutuhan para penerima Kartu PraKerja dan masyarakat. Agar hasil dari pelatihan online tersebut bisa langsung diterapkan dan langsung bisa diterima market.

KEPRIHATINAN

Esensi usulan seleksi mitra kerja dengan sistem terbuka ini untuk menghindari tuduhan negatif yang akan terjadi. Untuk perombakan modul pelatihan juga harus dirombak karena sangat memalukan Pemerintah.

Dengan penggunaan anggaran negara sebesar hampir Rp 20 Trilyun, sayang Tim Kerja Kartu Prakerja sama sekali tidak bekerja dengan baik, tidak inovatif dan asal-asalan. Cara kerja mereka yang amburadul, membuat Presiden Jokowi menjadi sararan kritik dan kecaman, padahal hal itu mutlak kebodohan para pembantunya.

Seharusnya pembantu Presiden Jokowi memback-up kerja cerdas Presiden dengan bekerja secara profesional. Kerja Tim Kerja Kartu PraKerja sangat memalukan. Dengan melihat cara dan hasil kerja mereka, tidak bisa disalahkan apabila ada tuduhan mereka sengaja mau menyabotase kerja keras dan cerdas Presiden Jokowi.

Demi nama baik dan kehormatan Presiden serta efektivitas penggunaan anggaran negara yang tepat manfaat dan tepat sasaran, saya berharap Presiden Jokowi segera merombak Tim Kerja Program Kartu PraKerja. Jangan sampai anggaran negara terbuang sia-sia tanpa makna.

Salam SATU Indonesia
25042020

#SavePresidenJokowi
#SaveProgramKartuPrakerja*

*)Penulis adalah Pengamat Sosial dan tinggal di Jakarta.

 

 

Loading...

Artikel Terkait