Nasional

Pancasila Terbuka Tafsir yang Bhinneka, Tak Boleh Dimonopoli Oleh Siapapun

Oleh : very - Minggu, 14/06/2020 15:40 WIB

Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kini menjadi ruang bagi perebutan hegemoni dan kuasa.

Di sana isu komunis dan agama pun ikut mengemuka. Dan, tentu saja, tentang tafsir siapa yang dianggap paling utama.

Pengamat politik dari President University Muhammad AS Hikam mengatakan, dirinya berharap bahwa hal ini bukan upaya monopoli tafsir terhadap Pancasila. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, rebutan tafsir hanya akan membawa duka dan derita bangsa. Dan jadi salah satu landasan bagi kekuasaan monolitik yang semena-mena.

“Hemat saya Pancasila terbuka bagi tafsir yang bhinneka. Karena kita bangsa bhinneka dan penuh dinamika. Tak boleh dipaksakan atau dimonopoli penguasa, siapapun juga,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima redaksi Indonews.id, di Jakarta, Sabtu (13/6).

Seperti dikutip republika.co.id, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (12/6) malam mengeluarkan maklumat penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Sementara PP Muhammadiyah bertekad mengawal RUU tersebut dengan menyiapkan tim “jihad konstitusi” yang diketuai oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. 

Nahdlatul Ulama juga melalui Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas sudah mewanti-wanti agar DPR tak tergesa-gesa membahas rancangan beleid tersebut.

Seorang penulis tesis tentang Pancasila yang juga imam besar FPI, Rizieq Shihab, juga angkat bicara dari pengasingan di Arab Saudi menolak RUU tersebut.

Usulan RUU ini muncul di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Fraksi PDIP disebut jadi pengusulnya di baleg. Sementara Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP di DPR ditunjuk jadi ketua panitia kerja (panja) RUU tersebut.

Salah satu tujuan pembentukan undang-undang itu yaitu untuk memperkuat landasan hukum pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini diatur peraturan presiden. BPIP saat ini dipimpin, salah satunya, oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pembina. (Very)

 

Loading...

Artikel Terkait