Nasional

Rocky Gerung: Kuasa Reshuffle Kabinet Ada di Tangan Oligarki

Oleh : Marsi Edon - Sabtu, 04/07/2020 16:07 WIB

Akademisi Rocky Gerung.(Foto:Tribunnews.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Akademisi Rocky Gerung memiliki pandangan tersendiri atas rencana reshuffle kabinet yang disampaikan oleh presiden. Pendapat ini disampaikan Rocky berdasarkan analisa fakta politik yang terjadi di Indonesia.

Menurut Rocky, kekuatan untuk mengganti menteri dalam kabinet di Indonesia saat ini, tidak hanya berada di tangan presiden yang mempunyai hak prerogatif. Ada kuasa oligarki yang akan menjadi penentu akhir tentang siapa yang akan berhenti dan mengisi kembali kursi yang kosong dalam kabinet.

"Pada akhirnya seluruh jawaban itu akan dinilai oleh oligarki, kenapa? karena yang punya kepentingan dengan penggantian (reshuffle) itu adalah oligarki, bukan surveyor, bukan pengamat dan publik," kata Rocky Gerung dalam webinar dengan tema`Reshuffle:Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?`, Jakarta, Sabtu (4/07/2020).

Proses demokrasi di Indonesia, jelas Rocky,berjalan hanya sekedar formalitas. Masyarakat hanya berdaulat dalam catatan yang tertulis dalam konstitusi.

Namun, pemenang kendali sesungguh yakni mereka yang mempunyai banyak uang dan jaringan bisnis. Kekuatan para oligarki selalu menjadi penentu dalam proses politik,termasuk penentuan keputusan reshuffle kabinet yang disampaikan oleh presiden.

Untuk diketahui, rencana perombakan susunan kabinet disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Hal ini sampaikan pada saat rapat kabinet paripurna pada Kamis,(18/06) yang lalu.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi secara terbuka menyampaikan rasa kecewaan atas kinerja para menteri, yang menurutnya belum memuaskan. Kemarahan presiden ini ramai ditanggapi oleh masyarakat setelah ditayangankan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden seminggu kemudian.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi.

Kemarahan presiden tidak terlepas dari bencana non alam Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini. Pemerintah telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19, namun, serapannya masih kecil bahkan ada anggaran yang belum sama sekali digunakan.

Karena itu, presiden meminta kepada menteri dan pimpinan lembaga, merasakan betul penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Baik pandemi Covid-19 maupun dampak ikutan akibat wabah corona tersebut.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal.Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," tutupnya.*

 

 

Loading...

Artikel Terkait