Korupsi Bukan Melulu Karena Politik Dinasti

Oleh: Dr. Dedek Kusnadi, MSi,.MM

Opini, INDONEWS.ID - Banyak yang kaget ketika Jokowi merestui putranya, Gibran Rakabuming maju di Pilkada Solo 2020. Tak sedikit yang terbelalak ketika Jokowi menyetujui langkah menantunya, Bobby Nasution turun berlaga di Pilkada Medan 2020.

Pro kontra pun menyeruak. Yang benci Jokowi, langsung membuat tuduhan macam-macam. Misalnya menuding Jokowi sedang membangun dinasti politik. Bagi yang cinta Jokowi punya pendapat lain pula. 

Dalam konteks demokrasi, putra-putri, anak-menantu Presiden sekalipun punya hak untuk dipilih dan memilih. Mereka punya hak politik yang sama, untuk menjadi apa. Toh, tak ada satupun perundangan yang melarang dinasti politik bercokol di negara ini.

Pak Jokowi tak patut disalahkan. Bukankah bu Mega juga bagian dari dinasti politik? Lalu apa salahnya? 

Terus terang saya tak selalu sependapat dengan anggapan berbunyi demikian “Dinasti Politik atau Politik Dinasti adalah biangnya korupsi”. Kenapa?

Ini alasan saya.

Berdasarkan data dan analisis yang saya pelajari, anggapan itu tak melulu benar. Tengok saja, betapa banyak praktik korup menyelimuti pejabat kita di pelosok daerah, yang justru sama-sekali tak melibatkan kelompok dinasti. 

Sebagai contoh kasus OTT KPK yang melibatkan Ahmad Yani, Bupati Muara Enim setahun silam. Dia bukan siapa-siapa. Bukan dari kelompok dinasti atau anak kepala daerah. Toh...tetap korupsi juga. 

Ada pula Romi Herton, walikota Palembang yang juga sempat diciduk KPK. Contoh lain misalnya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang juga dicokok KPK dan tak ada embel-embel dinasti politik. Juga melakukan praktik korupsi.

Para oknum-oknum Kades di kampung-kampung itu, juga tak luput dari praktik korupsi. Dan kalau mau jujur, sungguh tak cukup ruang ini untuk menulis satu per satu, pejabat-pejabat korup yang tak melulu muncul dari kelompok dinasti. 

Mereka yang berada di luar lingkaran dinasti, ehhh, rupanya tak menjamin selalu bersih. Dan mereka bisa juga berperangai korup. Walaupun, tak pula bisa kita pungkiri bahwa beberapa kasus korupsi memang melibatkan kelompok dinasti.

Tapi, menuduh kelompok dinasti sebagai biangnya korupsi bukan sikap bijak dan intelek.
Dari fakta-fakta itu, menunjukkan satu hal: bahwa siapapun berpotensi melakukan praktik korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Tanpa terkecuali. Bukan hanya kelompok dinasti ansich.

Perangai korup itu tidak memilih ketika menyasar orang. Sama sekali tidak. Ia tak datang lalu menyasar kelompok-kelompk tertentu, semisal komunitas dinasti. Tapi, perangai korup bisa muncul dan menghinggapi siapa saja, termasuk kita sekalipun.

Lalu, yang menjadi pertanyaan apa penyebab korupsi?

Hingga kini, belum ada satupun riset yang menyimpulkan apa sebetulnya penyebab utama korupsi. Tapi, dari berbagai diskusi dapat ditarik kesimpulan, bahwa korupsi itu timbul karena KESEMPATAN.

Anda boleh jadi tak korupsi, karena kesempatan itu memang tidak ada. Bagaimana jika kesempatan itu datang? 

Andaikan saja saat ini anda tengah berkuasa sebagai seorang Bupati? Dimana kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang menggiurkan terbuka lebar. Apa yang terjadi? Jamin tidak korupsi?

Bukan berarti tulisan ini hendak berpetensi untuk membela-bela kelompok dinasti. Tidak. Saya, justru orang yang sejak dulu agak alergi dengan pembiakan dinasti politik. Apalagi dinasti yang bercokol adalah orang-orang tak berkualitas, tak punya integritas.

Beberapa waktu lalu, saya pernah menulis efek negatif dinasti politik ini. Dari berbagai studi menunjukkan, ditemukan bahwa kehadiran dinasti politik memiliki efek negatif pada kinerja pemerintah daerah. Temuan serupa dikemukakan peneliti yang mempelajari dinasti politik di negara demokrasi seperti Filiphina dan Jepang.

Di Filipina, Mendoza menemukan kehadiran dinasti politik memperparah tingkat kemiskinan di beberapa daerah luar Pulau Luzon yang berada dalam kekuasaan keluarga tersebut.

Peneliti lain Asako, juga menemukan fakta bahwa perekonomian daerah yang dikuasai dinasti politik di Jepang lebih buruk dibanding daerah lain, meskipun daerah tersebut berhasil mengamankan transfer dana yang lebih besar dari pusat. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan dinasti politik menghasilkan kebijakan yang hanya ditujukan bagi sebagian kecil pemilih loyal mereka.

Nah. Saya sepakat efek buruk dinasti politik itu banyak, dan harus dieliminir. Tapi, memvonis dinasti politik sebagai biangnya korupsi adalah anggapan keliru. Dan terlalu terburu-buru. Tak ada kaitannya korupsi dengan dinasti politik. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa perangai korup bisa saja terjadi kepada semua orang.

Betul bahwa dinasti politik berpotensi, sekali lagi berpotensi...membuka ruang praktik korup. Tapi, orang awam sekalipun juga berpotensi melakukan hal serupa. Sebab perangai korup akan muncul secara otomatis ketika sebuah kesempatan datang dan menganga lebar.

Singkatnya, KKN itu terjadi ketika ada kesempatan. Kapan kesempatan itu terjadi? Ketika anda menempati posisi kekuasaan. Yang dengan posisi itu, anda punya wewenang besar. Punya kesempatan untuk memperkaya diri, kesempatan untuk berpraktik KKN.

Bagaimana solusinya?

Mengutip analisis kolega saya, Dr Jafar Ahmad, yang menyebut adanya lembaga-lembaga hukum semisal Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian, sebetulnya merupakan bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Karena pusat kekuasaan lah kesempatan korupsi itu menganga lebar. Mereka hadir untuk mengontrol kekuasaan supaya tidak serakah. Tidak semau gue.

Disamping munculnya BPK, BPKP, adapula KPK dan Ombudsman. Semuanya dibentuk untuk membatasi ruang gerak kekuasaan, yang acapkali sewenang-wenang. Untuk membatasi kekuasaan yang punya naluri mengumpulkan sumber daya sebesar-besarnya itu.

Ibarat para penjaga. Lembaga - lembaga itu hadir secara kolektif untuk membatasi kesewenangan kekuasaan. Kuncinya, lembaga - lembaga itu tak berkolaborasi atau bersekutu dengan kekuasaan, yang menggiurkan itu. Semoga!(*)