Raker Mipi Unpri : Integrasi Kebijakan Jabotabek Harus Ditingkatkan

Jakarta, INDONEWS.ID - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia atau Mipi Komisariat Universitas Paramitha gelar Rapat Kerja kepengurusan 2019-2022, Raker digelar di ruang Cituis lantai lima pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Sekertaris Mipi Unpri Dr. Andi Azikin, M.Si mengatakan, Raker kali ini menghasilkan beberapa keputusan penting bagi keberlangsungan Mipi kedepan,  keputusan raker tahun ini adalah lahirnya rekomendasi seperti Konsolidasi Pengurus dan anggota, gerakan kembali ke desa, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terakhir kepengurusan.

" Raker dilakukan secara virtual, meski demikian keputusan yang dilahirkan bisa memberi andil dalam membantu pemerintah untuk bagaimana menata arah pembangunan yang berkesinambungan," terang Andi, Rabu (26/08).

Menurut Andi, Pandemi Covid19 menjadikan pemerintah harus lebih inovatif dalam mengeluarkan arah kebijakan sehingga dampak yang hasilkan bisa berimplikasi pada masyarakat.

" Kondisi yang sulit ditengah pandemi, membuat kita harus bersinergi bersama dalam penataan pembangunan, karena dua aspek penting yang harus dikerjakan pemerintah, seperti dampak kesehatan dan dampak ekonominya," paparnya.

Mipi menilai apa yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bisa menjaga korelasi kebijakan supaya tidak ada gap antar pemerintah itu sendiri, termasuk bagaimana meminimalisir adanya gap kebijakan di wilayah Jabotabek.

" Sebagai teritori terpenting saat ini, Jabotabek harus bisa menjadi roll model dalam penangan pengentasan Pandemi, sehingga integrasi arah kebijakan harus bisa disederhanakan dan bisa berdampak langsung pada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu Ketua Harian Mipi Komisariat Universitas Paramitha Soma Atmaja mengatakan, Mipi hadir sebagai  elemen masyarakat tidak hanya menjadi pengamat semata, namun bisa menjadi penyambung lidah dari masyarakat itu sendiri.

" Mipi dengan disiplin ilmu yang dimiliki didalamnya serta para praktisi yang terlibat sangat memungkinkan untuk disinergikan pemikiran dan kebijakannya dengan Pemerintah," tegas Soma. (Lka)