Alasan Gereja Papua Pesimis soal TGPF Intan Jaya Bentukan Pemerintah

Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi peristiwa yang menewaskan dua anggota TNI, satu warga sipil, dan satu pendeta di Intan Jaya, Papua.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang KPKC Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Pendeta Dora Balubun pesimistis dengan TGPF bentukan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut sejumlah penembakan di Intan Jaya, Papua.

Dora mengatakan, dari 30 anggota yang tergabung dalam TGPF tak ada satu pun keluarga GKI Tanah Papua yang menjadi anggota tim tersebut.

"Saya melihat saya tidak optimis, saya tidak percaya bahwa tim ini akan tiba dan bisa selesaikan ini," kata Dora dalam webinar yang bertajuk `Mengulas Investigasi Independen Insiden Penembakan Hitadipa`, Jumat (2/10).

Ketiadaan anggota GKI Tanah Papua yang dikenal keluarga korban dalam tim investigasi itu, menurut Dora, akan membuat keluarga korban sulit terbuka dan percaya dengan tim tersebut.

Tak hanya itu, kondisi lapangan yang sulit di Intan Jaya semestinya juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyertakan GKI Tanah Papua dalam tim tersebut.

"Saya lihat tidak ada gereja-gereja dari GKI Tanah Papua. Mereka yang tahu lokasi dan medan sangat sulit. Bagaimana mau ketemu korban kalau semua yang datang tidak kenal dengan korban," katanya.

Di sisi lain, Dora juga menegaskan bahwa tak ada yang ditutup-tutupi terkait penyelidikan penembakan pendeta Yeremia Zanambani.

Hal ini menanggapi pernyataan Mahfud yang sempat menyinggung soal aparat TNI/Polri tidak diberi akses untuk memeriksa jenazah Yeremia.

Dora memastikan pihak keluarga maupun gereja akan memberi akses jika pemerintah memang membuka penyelidikan. Ia mengatakan tak akan menutup-nutupi apapun terhadap pemerintah.

"Sebenarnya akses bisa dibuka karena ini kan diutus negara. Mungkin dengan ketidakoptimisan saya bisa jadi dorongan tim ini kerja," ucap dia.

Sementara itu ungkapan pesimistis juga disampaikan anggota DPD RI asal PapuaYorrysRaweyai.

Menurutnya, pemerintah kerap membentuk tim investigasi serupa tiap kali ada insiden besar dan disorot media. Pemerintah akan bergerak hingga berulang kali membentuk tim investigasi, namun tak ada hasil yang benar-benar maksimal.

"Tim ini bukan pertama kali dibentuk. Setiap kejadian yang memiliki nilai ekspose serius, pemerintah selalu mencoba buat tim investigasi," ujar dia.

Yorrys ragu tim investigasi bentukan Mahfud itu dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Papua. Ia menuturkan, pemerintah harus bisa menggali sedalam mungkin terkait berbagai insiden Papua belakangan agar benar-benar ada hasil yang maksimal.

"Apakah tim ini bisa beri output yang bisa diharapkan semua pihak. Ini tentu jadi harapan kita semua," kata Yorrys.

Meski demikian ia masih menaruh harapan pada bentukan tim tersebut. "Saya bukan pesimis, tapi saya juga tidak optimis gitu kan," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud resmi membentuk TGPF Intan Jaya untuk menyelidiki sejumlah penembakan di Intan Jaya, Papua. Terbaru ialah penembakan pendeta Yeremia pada 19 September lalu. Penunjukan TGPF ini resmi dikeluarkan melalui Surat Keputusan Nomor 83 tahun 2020.

Terdapat 30 nama dalam sususan Tim TGPF yang terdiri dari dua komponen utama yakni Tim Pengarah 11 orang anggota dan Tim Investigasi Lapangan 18 orang anggota. Mahfud sendiri bertugas sebagai penanggung jawab dalam tim ini.

Untuk Tim Investigasi Lapangan, Mahfud menunjuk Ketua Harian Kompolnas, Benny J. Mamoto. Sementara tim pengarah diketuai F. Tri Soewandono yang merupakan Sekretaris Kemenko Polhukam.*