Dantara Kecam Aksi Demo Massa Tolak UU Omnibus Law

Jakarta, INDONEWS.ID - Komunitas Damai Nusantara ( Dantara) mengecam aksi protes massa yang menolak Pengesahan UU Omnibus Law oleh DPR di sejumlah kota di Tanah Air, termasuk di Jakarta pada pada Kamis (8/10/20).

Diketahui, massa menggelar aksi demonstrasi menolak Pengesahan UU Omnibus Law. Dalam tuntutannya, mereka menilai UU cipta kerja disahkan secara diam-diam dan terkesan dipaksakan. Selain itu, banyak pasal-pasal yang dinilai bermasalah seperti yang paling disoroti yakni yang terdapat dalam klaster ketenagakerjaan.

Ketua Umum Dantara Putri Simorangkir mengatakan apa yang diperlihatkan stasiun TV, media massa dan media sosial lainnya sangat mengesalkan dan memprihatinkan. Ia menilai aksi provokasi, kebrutalan, pengrusakan, penjarahan dan kebodohan massa tersebut sia-sia dan mubazir yang menyebabkan kerugian materil dan non-materil.

"Demo “Buruh” Anarkis 8 Oktober 2020 itu merupakan kebodohan yang ditunggangi pecundang. Lantas siapa yang harus mengganti kerugian?," tegas Putri dalam keterangan tertulis kepada Indonews.id, Jum`at (9/10).

Putri menjelaskan alasanya mengapa dirinya menyebut aksi buruh tersebut sebagai kebodohan karena kebanyakan tidak tahu apa yang dituntut, tidak paham dan tidak membaca UU Omnibus Law “Cipta Kerja".

Putri mengungkapkan, berdasarkan pengakuan yang tertangkap, mereka hanya ikut-ikutan karena diajak dan dibayar 100 ribu rupiah untuk berdemo di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Bahkan, mengutip salah satu berita, Putri mengatakan per (8/10/20) sebanyak 5,000 kasus baru muncul.

"Siapa penggerak dan pendana? Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyatakan bahwa pemerintah sudah tahu siapa penggerak/pendana demo. Selanjutnya dalam konperensi pers, Menko Polhukam mengatakan (dalam #7), pendemo anarkis, perusak fasilitas umum, penggerak demo akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Putri.

Untuk itu, Putri menuturkan, mewakili sebagian besar masyarakat Jakarta, Dantara merasa bosan, lelah, sedih sekaligus marah. Terutama, lanjutnya, kepada sekelompok orang yang memiliki dana sangat besar yang diduga sebagai penggerak aksi demo yang anarkis hingga merusak ibukota Jakarta dan kota-kota lainnya seperti Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Malang dan Makassar.

"Betapa tidak, setiap kali ada momen politik, selalu dimanfaatkan sebagai sarana melampiaskan ambisi dan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Contohnya, momen Pilkada, Pemilu, dan kali ini peristiwa anarkis kembali dilakukan secara terencana dan masif dengan menggunakan UU Omnibus Law “Cipta Kerja”," imbuh Putri.

Yang lebih menyedihkan, tambah Putri, adanya aktor intelektual yang berada di belakang pendemo (sebagian besar orang-orang dan remaja awam yang bahkan tidak tahu membedakan tangan kanan dan kirinya itu) kembali melakukan demo dan merusak banyak tempat di saat ribuan saudara-saudaranya yang lain sedang terbaring sakit bahkan meninggal dunia dan menghadapi kesulitan ekonomi dampak dari COVID-19.

"Sungguh patut dipertanyakan dimana hati nurani mereka yang mengaku membela rakyat? Yang terjadi, justru mereka mengganggu stabilitas ekonomi dan politik yang sedang dibangun Jokowi," tukas Putri.

Putri menjelaskan, menurut Dahlan Iskan, pemerintahan Jokowi adalah yang terkuat selama ini. Ingat ada pemerintahan terdahulu yang baru mendapat kritikan kecil saja sudah meraung-raung mengadu kepada rakyat dengan jarhon “prihatin” nya yang terkenal?

Namun dalam kondisi seperti ini, dapat kita lihat kualitas pejabat pusat maupun daerah. Mana yang betul-betul bekerja dan pro-rakyat.

"Semisal Anies Baswedan, Gubernur DKI yang jarang terlihat disaat rakyat dalam kesilitan karena musibah seperti banjir ataupun pandemi, tiba-tiba tampil melakukan inspeksi kerusakan halte busway—dimana dia sejak pagi hingga sore saat Jakarta diamuk begundal-begundal. Ujung-ujungnya, dia bicara dengan sekelompok pendemo dan serta merta memberikan dukungan atas aksi brutal mereka," beber Putri.

Ini bukan sinyal dan pembelajaran yang bagus karena akan dianggap it is OK untuk melakukan demo anarkis untuk menuntut kepada pemerintah.

"Bagaimana kami mau bersimpati kepada pemimpin seperti ini? Ibu kota dibiarkan dirusak kemudian siperusak diberi apresiasi, pendidikan seperti apa yng dipertunjukkan Anies Baswedan ini?" tanya Putri.

Sementara itu, Humas Dantara, Achmad HV mengatakan, Dantara menitipkan pesan kepada bapak Presiden beserta seluruh jajarannya dalam Pemerintah Pusat agar tetap konsisten terhadap keputusan, baik yang telah dipikirkan serta dikaji demi kepentingan rakyat dan tidak tunduk kepada tekanan anarkis seperti ini.

Achmad HV menegaskan, setiap tindakan menuju kemajuan dan kebaikan demi kepentingan yang lebih besar tidak selamanya berjalan mulus, tapi kelak seluruh bangsa pastilah akan menikmati dan menghargainya dan tercatat dalam sejarah.

"Kami juga memohon agar pernyataan Menko Polhukam, Prof Mahfud M.D. dapat dilaksanakan secepatnya tanpa memandang bulu termasuk pengusaha, politikus dan pejabat-pejabat yg dzolim`" pungkas Achmad HV*