Nasional

Mahfud MD Sindir Kepemimpinan Gatot Nurmantyo dan Amien Rais

Oleh : Ronald - Rabu, 21/10/2020 20:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (Foto : istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir sosok Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo.

Menurut dia, semasa menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot yang getol menyuarakan anti komunis tidak pernah menangkap satu pun orang yang berpaham terlarang tersebut.

"Pak Gatot pernah menjadi panglima, mana komunisnya, tidak ditangkap? Tapi sekarang berbicara komunis," ketus Mahfud sebagaimana dikutip dari akun YouTube Indonesia Lawyers Club, Rabu (21/10/2020).

Menurut Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, hal itu lantaran Gatot sebagai Panglima TNI sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menangkap sipil yang melanggar hukum.

"Karena bukan Pak Gatot tidak mau, tapi karena dia tidak berwenang di bidang itu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyindir pendiri Partai Ummat, Amien Rais. "Pak Amien Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa bisa dia mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Korupsi masih banyak, kroni masih banyak, padahal ketua MPR nya waktu itu lembaga tertingginya Amien Rais," pungkas Mahfud.

Mahfud menyebut pemimpin yang pernah dielu-elukan sebagai sosok ideal oleh rakyat bakal menjadi kurang atau bahkan tak ideal saat mendapatkan posisi tertentu. Menurutnya, meski memiliki posisi, tak semua bisa berbuat banyak dalam hal-hal tertentu.

"Meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin pun dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya," ujarnya.

Penjelasan itu disampaikan Mahfud dalam menanggapi tudingan bahwa dirinya tidak berpihak kepada rakyat terkait polemik Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Terkait UU Ciptaker, Mahfud memastikan pihaknya telah berusaha menampung aspirasi dari berbagai pihak terkait, termasuk kaum buruh. Namun karena yang menggodok undang-undang itu adalah DPR, maka dia selalu perwakilan pemerintah tidak dapat mengintervensi.

"Kita tidak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, tidak ada yang gitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," pungkasnya. (rnl)

 
Loading...

Artikel Terkait