Perpustakaan Nasional Dorong Pemda Aktif dalam Pembangunan Literasi Masyarakat

Jakarta,INDONEWS.ID - Penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah membutuhkan komitmen penuh dari pemerintah daerah.

Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebut perpustakaan menjadi urusan wajib non-dasar.

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, masih ada beberapa daerah yang belum membentuk kelembagaan perpustakaan.

Bahkan yang sudah membentuk lembaga pun, masih menghadapi kendala keterbatasan sarana, prasarana, anggaran, hingga sumber daya manusia (SDM).

"Meski Perpusnas saat ini telah memiliki dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik perpustakaan, kami berharap dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah dapat mengakomodir urusan wajib perpustakaan ini di dalamnya," kata Syarif Bando dalam gelar wicara Dukungan dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat yang digelar secara hybrid di Aula Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta pada Rabu (30/6/2021).

Syarif Bando menambahkan, kondisi yang dialami Indonesia adalah rendahnya pendidikan SDM yang Indonesia yang berakibat kepada indeks income per capita Indonesia yang juga rendah.

Selain itu, indeks kebahagiaan di Indonesia pun ikut rendah. Karenanya, penguatan peran negara sebagai sisi hulu, melalui perpustakaan, mesti dilakukan.

"Negara harus hadir melindungi mewakili rakyat pedesaan yang tidak sampai melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Maka perpustakaan hadir sebagai supporting pengajaran untuk mereka yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan," ungkapnya.

Dari buku-buku yang ada di perpustakaan, lanjutnya, diharapkan skills masyarakat meningkat yang kemudian bisa diimplementasikan sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan Desa (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni menyampaikan, pihaknya selalu mendukung pembangunan literasi dan perpustakaan di Indonesia.

Menurutnya, ada tiga faktor yang menentukan suksesnya penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, salah satunya komitmen kepala daerah.

Dari hasil Pilkada pada 9 Desember 2020, terpilih 270 kepala daerah yang bisa diuji komitmennya. Pasalnya, setelah enam bulan kepala daerah ini dilantik, mereka wajib bersama dengan DPRD setempat membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Komitmen dari kepala daerah ini diuji sebetulnya apakah mereka memang betul menampatkan perpustakaan sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Seharusnya kalau memang iya, maka terkait dengan urusan perpustakaan ini menjadi salah satu program unggulan mereka yang tertuang dalam RPJMD," jelasnya.

Selain itu, kapasitas kelembagaan di daerah juga menjadi salah satu faktor suksesnya penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Ditjen Bangda sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020, untuk mendorong pemerintah daerah membentuk kelembagaan perpustakaan.

Faktor ketiga penentu suksesnya urusan penyelenggaraan perpustakaan adalah perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan.

"Menyadarkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang penting di dalam perpustakaan, itu menjadi tugas kita bersama. Karena literasi bukan hanya sekadar baca tulis dan menghitung, namun tujuan akhirnya untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan," jelasnya.

Sependapat dengan Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Heri Hendrayana mengungkapkan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perpustakaan.

Pasalnya di beberapa daerah, ditemukan kurangnya dukungan terhadap komunitas literasi dalam menyelenggarakan program literasi.

"Kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk membantu pendanaan mengenai program literasi yang digagas oleh beberapa komunitas literasi. Selain itu, dukungan sarana, prasarana, seperti koleksi buku di taman baca masyarakat maupun perpustakaan masih kurang variatif," ungkapnya.

Meski begitu, pria yang akrab disapa Gol A Gong ini juga mengapresiasi perpustakaan daerah yang sudah berupaya melakukan terobosan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. "Misalnya dari segi arsitektur perpustakaan yang modern, sehingga pemustaka bisa lebih betah membaca di dalam perpustakaan,"pungkasnya.*