Bisnis

Ketua Banggar DPR: PPKM Darurat Tidak Cukup Efektif, Pemerintah Perlu Siapkan Skenario Terburuk

Oleh : very - Jum'at, 09/07/2021 23:37 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pandemi Covi19 setahun lebih mendera negeri kita. Dampaknya begitu luas terhadap segenap umat manusia di planet bumi ini.  Sebanyak 170 negara mengalami kontraksi ekonomi, 44 negara di antaranya berlanjut dengan resesi panjang, beberapa di antaranya kontraksi ekonominya begitu dalam.

“Kita tidak menyangka kawasan Eropa yang selama ini penuh kemakmuran, layanan kesehatan yang sangat memadai, namun beberapa negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris dibuat limbung akibat pandemi,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (9/7).

Hingga 9 Juli 2021, Covid19 telah menjangkiti 186,3 juta penduduk dunia, 4 juta di antaranya meninggal dunia. Sungguh ini bencana terbesar pada abad 21, dan kemunculannya meskipun sempat terprediksi oleh beberapa pihak, termasuk miliader Bill Gates, namun tak satupun pihak yang bisa memperkirakan dampaknya begitu besar seperti yang kita alami saat ini.

Gates juga memprediksikan dunia kedepan akan menghadapi ancaman berupa perubahan iklim dan bioterorisme sebagai bencana global.

Said mengatakan, di negeri kita, Pandemi Covid19 memasuki babak baru, merebaknya varian delta yang tersebar di wilayah kita menimbulkan gelombang kedua covid19. Puncak gelombang pertama covid19 kita alami pada 30 Januari 2021 dimana kasus positif harian mencapai 14.518, setelah itu secara perlahan menurun, namun secara perlahan, tanggal 20 Mei 2021 kasus positif harian mulai menanjak naik hingga saat ini. Kasus positif covid19 8 Juli 2021 mencapai 38.391 pasien.

Setahun lebih pandemi, telah menyebabkan 2,4 juta rakyat kita terkena covid19. Angka kematian pasien covid19 secara harian juga meningkat. Semua rata rata kematian dibawah 500 orang per hari, kini diatas 500 orang per hari. Pandemi covid19 telah merenggut 63,7 ribu rakyat kita.

“Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Berbagai proyeksi telah diajukan oleh banyak epidemolog, namun seringkali tidak cukup akurat untuk memprediksi keadaan. Beberapa negara juga menghadapi ketidakpastian yang sama. Australia dan Vietnam yang semula cukup berhasil menangani pandemi, kini mereka juga menghadapi situasi kegentingan baru seiring munculnya berbagai varian virus corona, terutama varien delta,” ujarnya.

Dunia juga masih menghadapi bayang bayang akan penyebaran virus corona varian lambda atau Varian Peru. Sejauh ini para peneliti mengidentifikasi Varian Lambda ini memiliki tingkat infeksius yang sangat tinggi, termasuk kemampuannya mengelabuhi serangan imun tubuh.Varian inilah yang sekarang menyerang sebagian besar di kawasan Amerika Latin.

Said mengatakan, mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat covid19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Dan bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita.

Sebab sejauh ini skenario APBN di tahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal, terutama; sosial, ekonomi dan kesehatan. Sejauh ini APBN kita belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.

“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Namun melihat situasi dan potensi resiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh,” katanya.

 

Rekomendasi Langkah Strategis yang Harus Dilakukan Pemerintah

Atas pertimbangan itu, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis berikut ini:

Pertama, pemerintah perlu menyusun worst case scenario bilamana PPKM tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian covid19. Sebab worst cese scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar, hal itu berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rencana APBN 2022. 

Kedua, pemerintah harus mulai mengerahkan sumber daya yang ada, termasuk kerjasama internasional dalam penanganan covid19 di tanah air. Kerjasama internasional memang telah terbangun, khususnya dalam pemberian vaksin, dan obat serta pertukaran informasi tentang segala hal terkait covid19.

Namun keadaan ditanah air kita seiring meningkatnya gelombang kedua covid-19 kita membutuhkan banyak sumber daya. Sekadar contoh, pengambilan specimen virus harian saja kita belum menyentuh jutaan specimen, masih sekitar 200 an ribu per hari. Padahal pengambilan specimen yang banyak dan memenuhi standar epidemologi akan menghasilkan data akurat terhadap objektifnya rakyat kita terkena covid19.

Langkah ini sekaligus akan memperkuat kerja tracing, dan penyusunan kebijakan kebijakan lanjutan, termasuk prediksi berakhirnya gelombang kedua dan masuknya varian varian baru seperti varian Lambda. Oleh sebab itu mobilisasi sumber daya baik nasional maupun internasional untuk segala kebutuhan penopang pencegahan dan penanganan covid19 harus mulai dilakukan.

“Ketiga, dalam upaya segenap kekuatan nasional untuk penanganan covid-19 ditanah air, saya mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum pro justicia terhadap para spekulan baik di sektor riil maupun keuangan yang menimbulkan panic buying dan selling. Kegiatan spekulasi itu sungguh merusak, dan bahkan menghancurkan sendi ekonomi masyarakat yang sedang susah. Hukum mereka seberat beratnya,” ujarnya.

Keempat, bBila harus membuat kebijakan kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario, Said mengharapkan pemerintah berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.

“Langkah ini untuk mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan kita yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat,” katanya.

“Kelima, saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan, misalnya seperti penerbitan surat utang negara karena dampak turunnya penerimaan perpajakan,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait