Gede Sandra, Ekonom Universitas Bung Karno. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID --- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat neto penerimaan pajak telah melebihi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021. Hingga 26 Desember 2021 penerimaan pajak telah mencapai Rp1.231,87 triliun.
“Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di tengah pandemi Covid-19, di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, anda mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja anda semua yang luar biasa. Terima kasih terhadap apa yang kita capai hari ini. Ini adalah bekal kita untuk pelaksanaan tugas-tugas kita di masa mendatang,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga : PalmCo Maksimalkan Upaya Menembus Wilayah Terisolasi untuk Salurkan Bantuan di Sumatera Utara dan Aceh
Pertanyaannya, benarkah penerimaan pajak tahun 2021 itu merupakan hari bersejarah?
“Saya tidak setuju. Faktanya realisasi penerimaan pajak tahun 2021 (Rp 1.231 triliun) ini jauh lebih buruk dari realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya. Masih di era Jokowi juga. Yaitu tahun 2016 (Rp 1.283 triliun), 2018 (Rp 1.315 triliun) dan 2019 (Rp 1.332 triliun),” kata ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra seperti dikutip harianterbit.com/, Rabu (29/12/2021).
Lagi pula, lanjut Gede Sandra, rasio penerimaan pajak terhadap PDB tahun 2021 ini hanya 7,7%, termasuk yang terburuk dalam sejarah Indonesia. “Kalau dibilang tahun 2021 tahun yang bersejarah karena tax ratio yang terburuk dalam sejarah, saya setuju,” ujarnya.
Karena itu, Gede Sandra menyimpulkan bahwa Sri Mulyani terlalu lebay dan bombastis. “Harusnya dijelaskan donk, memang target penerimaan pajak tahun 2021 ini (Rp 1.229 triliun) sangat rendah, jadi wajar bila tercapai realisasi 100% . Bandingkan saja dengan target-target penerimaan pajak tahun sebelumnya, 2015: Rp 1.294 triliun; 2016: Rp 1.539 triliun; 2017: Rp1.283 triliun; 2018: Rp 1.424 triliun; dan 2019: Rp 1.577 triliun,” katanya.
Padahal, kata Gede, berdasarkan ukuran ekonomi, PDB tahun 2021 (Rp 15.974 triliun, estimasi) lebih besar dari tahun-tahun tersebut, 2015: Rp 11.540 triliun; 2016: Rp 12.406 triliun; 2017: Rp 13.588 triliun; 2018: Rp 14.837 triliun; dan 2019: 15.833 triliun.
“Jadi mungkin saja ini semua hanya akal-akalan Bu SMI agar selamat dari reshuffle terdekat. Maka sengaja dipasanglah oleh beliau target yang terlalu rendah itu,” pungkasnya. ***
