Kembalikan Politik Industri Agar Indonesia Keluar dari Jebakan `Income Trap`

Jakarta, INDONEWS.ID -- Dari berbagai riset tentang hilirisasi industri di Indonesia, poin penting yang harus kita catat adalah bagaimana kepemilikan sumber daya alam (SDA) tersebut bisa ditemukan cara agar SDA berlimpah itu dapat diolah melalui industri pengolahan dalam negeri dan menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi.

Kita tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah yang tergantung pada volatilitas harga komoditas di luar negeri. Contohnya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV yang bergantung kepada bahan mentah dan sumberdaya alam dimana harga di pasar internasional naik dengan pesat.

“Karena itu, Indonesia saatnya harus menempuh reformasi struktural perekonomian dari produk-produk bernilai tambah rendah kepada produk bernilai tambah tinggi,” ujar peneliti INDEF, Eisha M Rachbini dalam diskusi platform Twitter Space @DJRachbini yang bertajuk “Politik Industri Nasional dan Program Hilirisasi” di Jakarta, Senin (7/2).

Selain menghadirkan sang tuan rumah Prof Didik J. Rachbini, diskusi ini juga menghadirkan Dr Dipo Alam, Cendekiawan, Mantan Menteri Sekretraris Kabinet, Dr Eisha Maghfiruha, Peneliti INDEF, dan Dr Fachru Nofrian, Peneliti LP3ES/Dosen UPN.

Eisha mengatakan, harus ada juga perpindahan alokasi sumber daya dari modal kerja dan tenaga kerja ke sektor produksi bernilai tambah tinggi. Proses tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh negara industri maju yang memulai dari industri pengolahan ke industrialisai skala besar manufaktur, kemudian baru beralih ke sektor jasa yang mempunyai kontribusi besar dari masing-masing sektor terhadap GDP.

Sejauh ini, katanya, Indonesia tertinggal dalam kebijakan industri dibandingkan Vietnam, yang sebenarnya dulu di bawah Indonesia. Potensi ekspor Vietnam adalah produk-produk industri, sedangkan potensi ekspor Indonesia adalah bahan mentah dan sumberdaya alam – seperti yang menopang pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Eisha mengatakan, di Indonesia program hilirisasi dan industrialisasi tidak terjadi. Setelah masa 80-an peran sektor manufaktur terindikasi menurun dengan produk-produk bernilai tambah tinggi juga hilang. 

“Ini menunjukkan bahwa politik industri tidak berjalan, sehingga mendesak sekarang dilakukan. Berbeda dengan negara maju seperti Jerman yang ketika memasuki tahapan menurunnya industrialisasi namun telah mencapai pendapatan per kapita yang tinggi sebagai negara maju. Sementara Indonesia malah menurun dari negara midle menjadi negara lower midle income,” ujarnya.

Karena itu, katanya, Indonesia harus mengupayakan agar bisa keluar dari jebakan midle income trap dengan industri yang mempunyai produk bernilai tambah tinggi seperti vietnam sekarang, hingga mempunyai daya saing.

“Untuk itu memang dibutuhkan investasi untuk mengembangkan industri pengolahan yang dapat menghasilkan produk bernilai tambah tinggi,” katanya.

Minus Politik Industri

Fachru Nofrian mengatakan, satu-satunya strategi ekonomi yang bisa menghasilkan akumulasi hanyalah hilirisasi dan industrialisasi.

“Sayangya, di Indonesia muncul hilirisasi tetapi tidak mempunyai politik industri mumpuni, sehingga tidak terjadi industrialisasi. Selama orde baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang rata-rata tinggi 7 persen, tetapi tidak ada industrialisasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi terjadi tetapi tidak terjadi industrialisasi,” ujarnya.

Menurut Fachru, hambatan yang selalu muncul dalam politik industri adalah karena terlalu berorientasi pada finance atau keuangan, sehingga indikator yang muncul seringkali misleading. “Seolah-olah telah tercipta akumulasi petumbuhan, padahal bukan. Finance menciptakan target yang salah sasaran,” ujarnya. 

Dia mengatakan, politik industri yang langsung diarahkan pada ekspor apalagi hanya tergantung pada harga komoditas internasional tidak akan menumbuhkan ekonomi domestik karena akan tidak balance. Ekspor barang mentah tidak akan menciptakan surplus dan akumulasi, bahkan pada ujungnya politik industri akan berorientasi pada kebijakan politik moneter.

“Perlu juga diingatkan kembali akan pentingnya mekanisasi di Indonesia. Mekanisasi telah memasuki tingkat yang semakn mengalami penurunan. Mekanisasi yang kuat merupan indikator dari adanya orientasi yang cukup kuat ke arah politik industri dan hilirisasi. Jika pemerintah ingin mengembangkan politik industri maka perlu meningkatkan mekanisasi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Dipo Alam mengatakan, peta jalan industrialisasi di Indonesia sebenarnya sempat dibuat pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Namun terhenti dan hilang setelah BJ Habibie tidak lagi menjabat.

“Karena itu, LP3ES perlu membuat kembali kajian-kajian tentang industrialisasi di Indonesia,” imbuhnya.

Di era Pak Harto, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, penanganan dan perhatian pada sektor pertanian dan pupuk termasuk luar biasa. Politik industri ke mekanisasi pertanian dengan membangun industri pupuk, NPK, semua ada konsepnya. Pak Harto memiliki data-data statistik industri pertanian lengkap.

Dipo mengatakan, sangat ironis bahwa setelah reformasi politik industrialisasi malah ditinggalkan. Subsidi pupuk malah jadi bancakan korupsi di pusat dan daerah. Politik industri telah ditinggalkan.

“KKN luar biasa terjadi pada subsidi pupuk. Padahal dulu ada Kuntoro Mangkusubroto ahli sistem ITB yang menciptakan UKP4 yang bisa memonitor sektor pertanian, sehingga para Bupati, Kepala Desa, Parpol-parpol yang disetir oligarki tidak bisa bermain-main dengan pupuk. Jelas, korupsi dan KKN harus diberantas jika mau membangun sistem yang baik,” pungkasnya. ***