Daerah

Masyarakat Adat Minta Pemda Manggarai Barat Cabut Izin Proyek Geothermal Wae Sano

Oleh : Mancik - Jum'at, 04/03/2022 19:18 WIB

Aksi penolakan Warga Desa Wae Sano terhadap rencana proyek geothermal Wae Sano di Labuan Bajo, Manggarai Barat.(Foto:Ist)

Labuan Bajo, INDONEWS.ID - Masyarakat adat Desa Wae Sano yang terdiri dari tiga kampung adat, yakni Dasak, Nunang dan Lempe, menegaskan kembali penolakan terhadap rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, memberi izin proyek geothermal Wae Sano. Penolakan ini berangkat dari beberapa alasan yang disepakati bersama antar tiga kampung adat di lingkar Danau Sano Nggoang.

Salah satu tokoh adat yang berasal dari Desa Wae Sano, Frans Napang, mengatakan, ketiga kampung adat yang berada yang seputar Danau Sano Nggoang tetap pada komitmen bersama menolak rencana proyek Geothermal Wae Sano. Karena itu, ia meminta kepada Pemda Manggarai Barat untuk mendengarkan suara penokan dari masyarata terkait dengan rencana proyek tersebut.

"Kami mendesak pemerintah untuk mencabut izin penambangan panas bumi Wae Sano serta menghentikan segala upaya paksa untuk melanjutkan proyek yang berbahaya ini," kata Frans Napang dalam keterangan tertulisnya kepada media ini, Jumat,(4/03/2022)

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi, proyek Geothermal Wae Sano mendapat dukungan dana dari Bank Dunia. Sementara, pihak Bank Dunia sendiri tidak merasakan secara langsung dampak buruk dari rencana proyek tersebut.

Karena itu, atas nama masyarakat lingkar Danau Sano Nggoang, meminta kepada Bank Dunia menghentikan pendanaan proyek yang tidak ramah terhadap lingkungan tersebut.

"Kami meminta Bank Dunia untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek geothermal di ruang hidup kami," ungkapnya.

Selain itu, ia menerangkan, Desa Wae Sano memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah pariwisata yang di Manggarai Barat. Selain potensi pariwisata, Desa Wae Sano juga memiliki potensi pertanian dan peternakan.

Terhadap potensi yang ada, masyarakat Desa Wae Sano meminta kepada Pemda Mabar untuk mengembangkan wilayah tersebut sesuai dengan potensi yang ada. Bukan malah merusaka alam dengan kehadiran proyek geothermal yang akan merusak seluruh tananan masyarakat adat dan potensi alam yang ada.

"Kami juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk megembangkan pariwisata alam berbasis komunitas dan mendorong ekonomi berbasis warga seperti petanian dan peternakan," tegasnya.

Tiga Point Penting Penolakan Proyek Geothermal Wae Sano

Pertama, untuk ke sekian kalinya kami tegaskan bahwa kami menolak pembangunan geothermal Wae Sano karena sangat berbahaya bagi keutuhan ruang hidup kami. Yang kami maksudkan dengan ruang hidup adalah, kesatuan yang utuh tak terpisahkan antara pemukiman (golo lonto, mbaru kaeng, natas labar), kebun pencaharian (umat duat), sumber air (wae teku), pusat kehidupan adat (compang takung, mbaru gendang), kuburan (lepah boak) dan hutan dan danau (puar agu sano). Sebab itu, kami menolak semua upaya paksa pemerintah untuk terus melanjutkan proses pengerjaan geothermal Wae Sano di semua titik pengeboran (Well-Pad), baik di Lempe, Nunang maupun Dasak.

Kedua, kami juga mengutuk keras anggapan yang mengatakan bahwa pihak yang menolak geothermal Wae Sano berasal dari luar Wae Sano. Anggapan itu hanya datang dari orang yang tidak mengetahui seperti apa situasi nyata penolakan warga di Wae Sano, atau juga pura-pura tidak menghargai penolakan kami hanya untuk berhamba pada kekuasaan dan uang. Sebaliknya kami menegaskan bahwa kami yang hadir pada hari ini merupakan warga asli dan pewaris adat di tiga Kampung yaitu Lempe, Nunang & Dasak. Kami tidak mau menanggung resiko masa depan, untuk selamanya hidup di tengah kehadiran proyek panas bumi yang sangat mengancam ruang hidup dan masa depan anak cucu kami.

Ketiga, kami juga menegaskan bahwa suara penolakan kami sama sekali bukan karena dihasut oleh pihak siapapun. Alasan penolakan kami sangat jelas yaitu ingin mempertahankan ruang hidup. Karena itu, kami sangat heran dengan pendapat pejabat Kabupaten Manggarai Barat yang menilai alasan penolakan kami tidak rasional. Sebaliknya Pemerintah Manggarai Baratlah yang tidak rasional, tidak berbasis fakta yang mengklaim bahwa energi geothermal adalah energi bersihkan dan terbarukan. Tidakah pemerintah tahu bahwa banyak contoh pengembangan energi geothermal di tempat lain yang sangat berdampak buruk bagi lingkungan bahkan menelan korban nyawa warga.*

Artikel Terkait