https://vinosdeabona.com/slot-gacor/ https://www.tpcd.org.tr/slot-deposit-pulsa/ https://healthcare.skho.moph.go.th/labor-care/uploads/slot-deposit-pulsa/ https://seoscaning.com/slot-deposit-dana/ http://www.info-secur.ru/old/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://academia.uniminuto.edu/becassp/notas/jasabola/

Bisnis

LKPP Dukung Polri Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Oleh : luska - Jum'at, 03/06/2022 16:48 WIB

Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengisi forum “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN) Guna Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)” pada Rapat Koordinasi yang digelar oleh Polri, Jumat (03/06) di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakapolri, serta pejabat internal tinggi Polri, Kapolda, hingga Polres, dan Pejabat PPK. Hadir pula Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Taufiq Purwanto.

“Ada intruksi khusus Bapak Presiden Jokowi dalam Ratas yang dituangkan dalam Inpres yakni memberikan pelayanan dan perlindungan kepada K/L yang membutuhkan peran Polri untuk program pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Anas dalam paparannya.

“Terima kasih kepada Polri yang terus mendukung dan punya komitmen kuat untuk mengoptimalkan belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK-Koperasi,” imbuh Anas.
 
Anas menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar Polri melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan Koperasi. LKPP sendiri telah mengembangkan tiga aplikasi untuk memonitor pengadaan barang/jasa dan penggunaan PDN, yaitu aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) untuk perencanaan, aplikasi AMEL (Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal) untuk Tahap Persiapan, Pemilihan, Kontrak, Serah Terima; dan menggunakan Dashboard Business Matching untuk Tahap Progres Hasil. 

Berdasarkan data yang direkapitulasi oleh LKPP, POLRI termasuk dalam lima besar K/L dengan Belanja PBJ tertinggi, dengan Belanja Pengadaan Rp56,2 triliun.

Anas menyampaikan upaya lebih lanjut dalam upaya mendorong P3DN (Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri) adalah dengan membantu UMK onboarding dalam Toko Daring di daerah. “Misal mendorong UMK masuk ke e-katalog. Jika kesulitan untuk onboard, kita siapkan Klinik Konsultasi & BIMTEK PBJP,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merespons arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan PDN sehingga bisa membantu memulihkan perekonomian nasional.
 
Sementara itu Taufiq menyampaikan, serangkaian masalah dalam mendorong P3DN diantaranya belum adanya kebijakan khusus yang mendorong peningkatan PDN, selanjutnya Tim P3DN belum ditetapkan secara formal, dan belum semua BM (Belanja Modal) dan BBJ (Belanja Barang/Jasa) diinput dalam Sirup, PPK belum melakukan input secara menyeluruh dalam aplikasi Siswas P3DN, kesulitan saat menentukan rencana persentase TKDN dalam PBJ, banyak produk yang tidak bersertifikat TKDN, dan PPK belum sepenuhnya dibekali dengan kemampuan teknis untuk menghitung persentase TKDN (Realisasi).

Pada penutup kegiatan, Gatot menghimbau internal Polri untuk mendorong target 40% produk dalam negeri untuk PBJ terhadap UMK dan Koperasi bagi K/L maupun daerah. Setelah rapat koordinasi ini agar nantinya diselenggarakan rapat teknis di internal Polri.(Lka)
 

Loading...
TAGS : Lkpp

Artikel Terkait