Gagal Wujudkan Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Sebaiknya Bercermin pada Keberhasilan Pemerintahan Gus Dur

Jakarta, INDONEWS.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan ekonomi rakyat. Itu berarti keadilan ekonomi dan menipisnya jarak ketimpangan dalam masyarakat semakin jauh terwujud.

Padahal inti dari pembangunan adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Angka gini ratio pada bulan Maret 2022 sebesar 0,384, mengalami peningkatan 0,003 poin jika dibandingkan dengan angka di bulan September 2021 sebesar 0,381. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan semakin melebar,” ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, pada 31 Desember 2022 lalu.

Dia mengatakan, rasio gini di perkotaan tercatat sebesar 0,403 pada Maret 2022. Nilai itu naik dibandingkan pada September 2021 yang sebesar 0,398. Sementara rasio gini di perdesaan dilaporkan sebesar 0,314. Angkanya tidak berubah dibandingkan kondisi September 2021.

Ekonom Universitas Bung Karno, Gede Sandra meminta pemerintah untuk bercermin dari keberhasilan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Walaupun usia pemerintahan Gus Dur hanya 21 bulan, namun capaian pemerintahan Gus Dur di bidang ekonomi sangat istimewa.

”Padahal, di awal kepemimpinannya, Gus Dur menerima warisan perekonomian dari Presiden Habibie dalam kondisi pertumbuhan minus 3,” ujar Gede.

Setelah hampir tiga bulan bekerja, pertumbuhan ekonomi di penghujung tahun 1999 sudah berada di level 0,7 persen atau melompat 3,7 persen. Satu tahun berikutnya (2000) perekonomian Indonesia kembali berhasil tumbuh ke level 4,9 persen atau melompat 1,2 persen.

Sedangkan pada tahun 2001, rata-rata pertumbuhan ekonomi di akhir tahun masih berada pada level 3,6 persen.

Gede Sandra mengatakan, pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Gus Dur sangat istimewa karena lompatan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan sambil mengurangi beban utang.

Seperti diketahui, selama pemerintahan Gus Dur, tim ekonomi berhasil mengurangi beban utang sebesar US$ 4,15 miliar.

Yang tak kalah istimewa adalah pertumbuhan ekonomi di era Gus Dur juga berkualitas, karena dibagi secara adil ke seluruh masyarakat.

Hal itu misalnya terlihat dari koefisien gini ratio yang tercatat paling rendah di Indonesia sepanjang 50 tahun terakhir, yakni mencapai 0,31. Hal ini mendekati pencapaian di era Soeharto pada 1993 dengan gini ratio 0,32.

“Bedanya, Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan gini ratio hingga ke angka ke 0,32 (1993). Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari dua tahun untuk menurunkan koefisien gini ratio dari 0,37 (1999) ke 0,31 (2001),” katanya.

Gede Sandra mengatakan bahwa sebelum krisis ekonomi 1997, gini ratio di Indonesia terbilang tinggi. Dan hal itu berpotensi mengancam kohesi sosial.

”Itu sebabnya, kemampuan pemerintahan Gus Dur dalam menurunkan gini ratio yang ditandai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata, patut diapresiasi, karena berkorelasi dalam memperkuat kohesi di tingkat akar rumput,” pungkas Gede. ***