Nasional

Penolakan Terhadap Israel Harusnya Tertuju pada Kebijakan Pemerintah Israel, Bukan Mengharamkan Timnas

Oleh : very - Senin, 27/03/2023 12:20 WIB

Timnas Israel. (Foto: Sindonews)

Jakarta, INDONEWS.ID – Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana mengatakan, penolakan Timnas Israel oleh sebagian masyarakat, sejumlah Kepala Daerah maupun politisi Indonesia patut disayangkan.

Penolakan tersebut seolah memandang warga Israel ataupun negara yang diwakilinya sebagai sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia.

“Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu melalui siaran pers di Jakarta, Senin (27/3).

Hikmahanto mengatakan, Pembukaan Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi.

Karena itu, bila suatu saat pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan Negara Palestina dan mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina maka Indonesia pun tidak bisa tidak harus mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik. Ini karena Israel sudah tidak lagi melakukan penjajahan.

“Namun bila persepsi mengharamkan negara Israel dan warganya yang dibenarkan berarti sampai kiamat pun Indonesia akan menolak hal yang berbau Israel,” ujarnya.

Bila penolakan itu terus terjadi, kata Hikmahanto, pertanyaannya adalah apakah Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazinya yang hendak menghapus ras Yahudi? Padahal, penolakan tersebut merupakan sebuah hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia.

Hikmahanto mengatakan, penolakan Timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina. Ini mengingat Dubes Palestina untuk Indonesia yang mewakili rakyat dan pemerintah Palestina di Indonesia telah mengatakan tidak mempunyai keberatan bila Timnas Israel bertanding di Indonesia.

Terlebih lagi penolakan semakin tidak berdasar mengingat tahun lalu (Maret 2022) telah diselenggarakan Sidang Majelis Uni Inter Parlemen (Inter-Parliamentary Union) ke 144 di Nusa Dua Bali yang salah satu delegasi yang hadir adalah Parlemen Israel Knesset.

Lalu apa yang membedakan antara Timnas Israel saat sekarang dengan Parlemen Israel saat itu? Bukankan Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa yang diundang oleh penyelenggara (organizer) event internasional, seperti FIFA ataupun IPU?

“Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapapun anggota dari penyelenggara event internasional,” pungkasnya. ***

Artikel Terkait