PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta Gelar Pelatihan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan bagi Sekretaris Perangkat Daerah

INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Yogyakarta terus mendorong agar digitalisasi layanan publik dapat semakin dioptimalkan. Pasalnya kualitas digitalisasi layanan publik menjadi salah satu perwujudan reformasi birokrasi bagi pemerintah.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dapat menjadi lebih murah, cepat, dan terjangkau.

Oleh karena itulah, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta menggelar Pelatihan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagi Sekretaris Perangkat Daerah Tahun 2023. Pelatihan ini berlangsung di Hotel Arjuna Yogyakarta, Senin-Kamis, (7-10/8/2023).

Dalam sambutannya membuka pelatihan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan, Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas yang luas, yakni membantu Kepala OPD dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan.

Selain itu tugas lainnya yaitu mengoordinasikan, monitoring, mengurusi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dengan adanya pelatihan ini, Sugeng berharap Sekretaris OPD mampu melaksanakan tugasnya dalam mendorong integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) demi meningkatkan kualitas layanan publik.

Apalagi, Pemda memiliki kewajiban dalam menjalankan SIPD sebagai jembatan penghubung antara daerah dengan sistem satu data Indonesia. Terlebih lagi, SIPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintahan.

Sugeng menilai, integrasi SPBE dan SIPD menjadi agenda yang penting di masa depan. Pasalnya di sejumlah negara dengan nilai e-Government Development Index (EGDI) tinggi, umumnya memiliki layanan digital yang terintegrasi. Layanan itu diketahui juga memiliki keunggulan, salah satunya memungkinkan adanya pertukaran data bagi pemerintah dengan cepat dan mudah.

Di sisi lain, upaya memaksimalkan digitalisasi layanan publik juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Visi itu menargetkan Indonesia menjadi negara dengan angka kemiskinan mendekati 0 persen.

Sugeng menilai, target tersebut dapat dicapai dengan peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Berbagai upaya ini diyakini juga akan semakin mudah dicapai melalui digitalisasi layanan publik yang andal dan optimal.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala PPSDM Regional Yogyakarta, serta para pejabat struktural dan fungsional widyaiswara PPSDM Regional Yogyakarta. Sementara itu, pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 34 peserta dari beberapa daerah di Indonesia.*