Diskusi Publik, “Pembangunan IKN: No Turning Back?”, di Sekretariat ISC, Jakarta, Kamis (19/10). (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Perpindahan ibu kota adalah proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Karena itu untuk memastikan keberhasilannya, Pemerintah perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memiliki rencana yang matang serta transparan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua III IKAL Strategic Center (ISC) Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi, DS., SH., MH., MBA., MM ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Publik, “Pembangunan IKN: No Turning Back?”, di Sekretariat ISC, Jakarta, Kamis (19/10).
Komjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Ito Sumardi mengingatkan bahwa perpindahan ibu kota juga bisa gagal sebagaimana pernah terjadi di Myanmar.
"Perpindahan ibu kota di Myanmar adalah proyek besar yang dimulai pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw, sebuah kota yang baru dibangun di wilayah tengah negara. Namun proyek ini gagal menghadapi sejumlah tantangan," jelas mantan Duta Besar untuk Myanmar (2013-2018) ini.
Diterangkannya bahwa kegagalan juga datang dari faktor isolasi geografis dan gangguan politik. "Gangguan politik bisa menjadi hambatan serius dalam perpindahan ibu kota. Konflik politik, perubahan pemerintahan, atau ketidakstabilan politik lainnya dapat mengganggu proses perpindahan dan menghambat pembangunan infrastruktur yang diperlukan,” tegas Ito.
Ito juga menekankan bahwa dengan meminimalkan gangguan politik dan mengatasi tantangan isolasi geografis, perpindahan ibu kota dapat menjadi lebih lancar dan berhasil.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, infrastruktur yang baik sangat penting dalam proses perpindahan ibu kota. “Ini mencakup jaringan jalan, transportasi publik, bandara, dan layanan dasar seperti air dan listrik,” papar alumni Graduate School of Engineering & Applied Science di the George Washington University di Washington DC ini.
Agus juga mengingatkan bahwa penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam proses perpindahan ibu kota.
“Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan mengenai rencana perpindahan,” saran mantan penasehat senior Menteri LHK ini.
Sedangkan pembicara berikutnya, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati, MSi, Deputi Bidang Pengendalian OIKN, menjelaskan bahwa perpindahan ibu kota adalah proyek yang membutuhkan investasi finansial yang signifikan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas baru.
“Oleh karena itu, penting untuk keterlibatan publik yang cukup. Partisipasi publik yang baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan penting pula untuk mendapatkan dukungan masyarakat,” katanya.
Thomas juga mengatakan bahwa keterlibatan warga negara, pemangku kepentingan, dan pihak terkait dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat mengurangi ketidakpuasan dan penolakan. ***