Front Militan Ganjar-Mahfud: Neo Feodalisme Harus Dilawan

Jakarta, INDONEWS.ID - Generasi Pemenang (GP), sebuah organ Relawan Ganjar-Mahfud, menggelar dialog publik di Ciputat, pada Jumat (17/11). Dialog itu dihadiri oleh sekitar 150-an pemuda pemudi.

Dialog mengusung tema “Partisipasi Politik Pemuda dalam Pilpres 2024”.

Hadir sebagai pembicara tunggal yakni Girindra Sandino dari Indonesia Democratic (IDE) Center yang juga Koordinator Front Militan Ganjar-Mahfud.

Girindra Sandino mengatakan, partisipasi politik merupakan hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemilu dan standar pemilu yang demokratis. Hal itu ditandai oleh aktifnya warga negara dalam setiap tahapan pemilu.

“Jadi, bukan soal kuantitas saja di hari H, namun perlu dilihat kualitas partisipasi di semua tahapan pemilu,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/11).

Girindra mengatakan, tingginya angka partisipasi politik dalam pemilu tidak selalu berdampak positif dari sisi kualitas atau dapat disebut belum memiliki dampak  progresif sebagai sarana pendidikan politik rakyat.

Terlebih saat ini rakyat disuguhi praktik-praktik kontra demokrasi yang sangat terbuka dan tanpa malu-malu. “Dari munculnya neo feodalisme karbitan sebagai karya dari terlalu campur tangannya presiden sebagai penguasa tertinggi republik, kabar dugaan bermainnya aparat  penggerakan ASN, hingga diragukannya kredibilitas dan independensi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu,” ucapnya.

Dari fenomena tersebut, ada beberapa hal yang harus disikapi oleh kaum muda. Pertama, menguatnya politik dinasti karbitan yang sarat dengan nilai-nilai feodal dan nepotisme. Dan hal itu, katanya, harus dilawan dengan gerakan penyadaran pendidikan politik rakyat yang massif.

Kedua,  fenomena neo-feodalisme itu jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila yang gandrung dengan ajaran nilai-nilai egaliter.

“Ironisnya hal tersebut diklaim sebagai representasi politik orang muda.  Neo feodalisme sekali lagi harus dilawan karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi yang sehat serta menghambat kemajuan peradaban politik di Indonesia,” ujarnya.

Ketiga, kaum muda harus bertanggung jawab secara politik untuk mengkonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan politik demokratik guna membendung politik feodal yang berdampak destruktif terhadap etika serta norma-norma hukum yang berlaku. Sebisa mungkin pemilu 2024 harus menjadi sarana dan momentum pencerdasan politik rakyat.

Keempat, kondisi pemilu 2024 yang sejak awal bermasalah harus diawasi ketat oleh pemilih, kalangan pergerakan,  masyarakat sipil lainnya, khususnya pengawasan ketat penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Oleh karena bukan tidak mungkin pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif diduga sedang berjalan dalam proses pemilu 2024,” pungkasnya. ***