Transisi Energi Dan Peningkatan Penjualan Kendaraan Bermotor Listrik

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

Isu transisi energi atau perpindahan konsumsi dari bbm yang tidak bersih dan tidak ramah lingkungan (fosil) kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai pengimpor minyak neto (net oil importer) menjadi relevan dijalankan. Relevansinya, tidak saja terkait adanya isu dunia (global) terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, tapi juga diversifikasi energi dan pengelolaan keuangan negara khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efisien, efektif dan masuk akal (rasional) terkait subsidi yang menurut mantan Presiden Joko Widodo lebih dari Rp502 triliun. 

Lalu, bagaimanakah perkembangan jalannya transisi energi di Indonesia pasca Kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada 22 April 2016 sebagai salah satu anggota negara maju yang tergabung dalam G20? Apalagi setelah Presiden United States of America/USA (Amerika Serikat) menyatakan keluar dari komitmen Kesepakatan Paris.

Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris 2016 tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, lalu bagaimanakah pengaruhnya bagi keikutsertaan masyarakat sebagai konsumen untuk menindaklanjutinya?. Setidaknya, pengaruh itu terlihat pada perkembangan penjualan kendaraan listrik (electrical vehicle/EV) selama periode 2019-2023 sebagai salah satu cara dalam mengurangi penggunaan bbm sumber fosil. Migrasi dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan bermotor listrik (molis) ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong transisi energi.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) populasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia memang mengalami pertumbuhan cukup baik. Perkembangan minat konsumen untuk membeli kendaraan listrik mulai terlihat pada tahun 2019 yangmana jumlah penjualannya telah berada diatas 1.000 unit, yaitu 1.437 unit. Setelah itu, penjualannya melejit lebih dari 100% pada tahun 2020, yaitu berjumlah 3.894 unit, dan tahun 2021 meningkat drastis menjadi 15.883 unit. Peningkatan tajam kendaraan bermotor listrik terjadi pada tahun 2022, yaitu 41.743 atau sebesar 162,8%.

*Kwbijakan Insentif Dan Aksi Korporasi*
Penjualan kendaraan bermotor listrik ini semakin meningkat sangat signifikan pada tahun 2023 mencapai 116.438 unit, dan pada April 2024 total penjualannya telah mencapai 133.225 unit. Meskipun terdapat peningkatan kinerja pembelian kendaraan bermotor listrik oleh konsumen, tapi penjualan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (motor dan mobil BBM) memang masih belum terkalahkan. Perlu upaya percepatan melalui kebijakan pemerintah yang lebih berpihak (affirmatif) sekaligus kontributif bagi perekonomian nasional dalam mendorong ekosistem transisi energi bersih dan ramah lingkungan melalui elektrifikasi.

Disamping itu, berdasar data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor dan mobil dalam kurun waktu 2019-2023 masing-masing hanya dikisaran 4-6 juta unit dan 1-1,5 juta unit per tahun. Kecenderungan penurunan penjualan mobil bbm tampak terjadi selama Januari-Desember 2019 yang hanya mencapai 1.026.921 unit, atau turun sebesar 10,8% dibanding tahun 2018 yang mencapai 1,15 juta unit. Bahkan, secara statistik kecenderungan penurunan penjualan motor dan mobil angkanya tidaklah terlalu drastis, kecuali pada tahun 2020 saat wabah pandemi Covid-19 melanda hanya terjual 3.660.616 unit motor dan mobil hanya 532.027 unit. 

Namun, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional pada tahun 2024 hanya mencapai 865.723 unit. dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.005.802 unit atau turun 13,9% year on year (yoy).  Kondisi penjualan mobil pada tahun 2024 ini menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pidato pembukaan IIMS 2025 berdampak pada penurunan perekonomi nasional. Pengaruh yang dialami itu terdapat pada sambungan hulunya (backward linkage) sejumlah Rp5,4 triliun dan hilirnya (forward linkage) sejumlah Rp4,6 triliun.

Memperhatikan data penjualan kendaraan bermotor bbm dengan kendaraan listrik tersebut, jelas pengaruh isu transisi energi tidak signifikan mengubah cara pandang konsumen untuk beralih ke kendaraan bermotor listrik. Artinya, walaupun terdapat kenaikan jumlah penjualan kendaraan bermotor listrik secara relatif persentasenya lebih besar dibandingkan kendaraan bermotor bbm masih belum mampu mengurangi jumlah kendaraan pengkonsumsi energi kotor dan tidak ramah lingkungan. Perlu tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai melalui sosialisasi dan publikasi lebih intensif.

Sebab, perbandingan jumlah kendaraan bermotor listrik terhadap total jumlah kendaraan bermotor bbm pada tahun 2023 (pada saat penjualan naik dengan drastis menjadi 100 ribu lebih) hanya 0,08% saja atau masih terlalu kecil. Maka itulah, pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat konsumen lebih luas. Sebagai kegiatan kalender tahunan,  IIMS 2025 lebih menarik karena didominasi oleh kendaraan bermotor listrik (electric vehicle/EV). Ada kurang lebih 60 merek, diantaranya lebih dari 34 merek mobil dan 25 merek sepeda motor yang mengikuti kegiatan yang diadakan pada 13-23 Februari 2025.

Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) cq. Direktorat Jenderal EBT dan Konservasi Energi beserta Ketenagalistrikan untuk memperluas cakupan insentif bagi ekosistem transisi energi tersebut. Agar defisit transaksi berjalan sebagai peningkatan impor migas dan bbm yang mencapai rata-rata lebih dari Rp325 triliun, khususnya solar subsidi dapat teratasi melalui penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan sesuai komitmen Paris Agreement. Momentum IIMS 2025 ini harus dimanfaarkan oleh Menteri ESDM dan Perindustrian untuk kembali memacu pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor, khususnya berbasis baterai. Dan, peningkatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang telah dicapai oleh BUMN PLN seperti SPKLU dan fasilitas Home Charging Services (HCS) yang meningkat signifikan sebesar lebih dari 300% diperiode 2023-2024 dapat dimanfaatkan lebih optimal.