Jakarta, INDONEWS.ID - Banyak cara mendidik anak menjadi manusia yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, namun menempuhnya tak harus selalu seragam ada pilihan lain selain cara konvensional. Jaringan Pendidikan Alternatif menawarkan cara yang berbeda membentuk kepribadian dan bakat yang dimiliki demi masa depan siswanya. Dan mereka berharap edukasi yang mereka tularkan ke siswa didukung pemerintah, serta diakui sebagai tempat mendidik anak bangsa di luar pendidikan formal.
Gaung itu disuarakan JPA saat di pertemuan ke-4 komunitas tersebut, sekaligus memggelar pertemuan tahunan Asia Pacific Democratic Education Conference (Apdec) yaitu jaringan demokrasi pendidikan di Asia Pasifik, di Bogor, Jawa Barat.
Monika Irayati mewakili JPA mengatakan, pihaknya ingin transformasi pendidikan itu sungguh terjadi, dan itu terjadi pada anak. Selama ini bila kita bicara transformasi berkutat di seputar kebijakan tapi anaknya dilupakan.
"Model yang kami berikan adalah awalnya dari si anak, makanya kami coba mengundang pihak Kementerian Pendidikan agar melihat bahwa pendidikan yang kami ini nyata", ungkapnya.
Menurutnya, selama ini masih banyak yang melihat demokrasi pendidikan adalah berbeda dengan pendidikan formal. Ada demokrasi pendidikan dan ada pendidikan formal, dan demokrasi pendidikan berusaha di setarakan dengan pendidikan formal.
Namun, Monika menuturkan, kesetaraan yang diinginkan demokrasi pendidikan bukan kesetaraan dalam hal pengajaran, tapi lebih pada pengakuan pemangku kebijakan bahwa demokrasi pendidikan itu sama dengan pendidikan formal.
"Bicara kesetaraan kita harus disetarakan dengan yang formal, sementara keinginan kita kesetaraan itu benar-benar diakui sebagai layanan pendidikan, bukan dipaksa untuk diformalkan", ungkapnya.
Selama ini pandangan masyarakat pendidikan bagus itu selalu mengacu pada pendidikan di luar negeri, padahal pendidikan baik atau bagus di demokrasi pendidikan itu kaya akan metode atau cara pembelajaran namun tidak pernah dilihat, dilirik pun tidak.
Mengenai akreditasi tersebut, pihaknya ingin bukan layanan pendidikan yang disetarakan, karena demokrasi pendidikan itu beragam, dan memang ada yang akhirnya mengalah ikut standar pelayanan pendidikan tapi ada juga yang tidak, dan dianggap tidak sekolah. Setara itu lebih pada pengakuan bahwa demokrasi pendidikan itu setara dengan pendidikan formal.
