Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas usulan seorang siswa di Kudus, Jawa Tengah, yang meminta agar dana MBG dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
“Pada aspek pelaksanaan program, hal tersebut merupakan domain pemerintah, kewenangannya tentu bukan di DPR lagi,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Baca juga : Abai dengan Semangat Penguatan Industri, Ketua Banggar DPR RI Desak Agrinas Batalkan Impor Mobil Niaga
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak berkomentar panjang terkait mekanisme pengalihan anggaran MBG. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah. “Monggo pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik,” ujarnya.
Said menjelaskan, pihaknya bersama pimpinan Banggar DPR telah menggelar rapat tertutup dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dan wakilnya, Sony Sanjaya, di Gedung DPR pada hari yang sama. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan program MBG yang telah berjalan lebih dari satu tahun.
Baca juga : MBG Digugat Guru Honorer ke MK, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tegaskan Anggaran Pendidikan Tak Dipangkas
Dalam rapat itu, Banggar DPR mengapresiasi capaian Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah membangun sekitar 26 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, Said mengakui masih terdapat sejumlah dapur MBG yang belum memenuhi standar kelayakan dan menimbulkan persoalan di lapangan.
“Namun Kepala BGN memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan aspek-aspek penegakan tata kelola. Bahkan, banyak titik SPPG yang dicabut kembali atau disuspensi karena tidak melaksanakan SOP,” ujarnya.
Baca juga : 32 Ribu Pegawai BGN Akan Diangkat Jadi PPPK, FSGI Nilai Berpotensi Lukai Rasa Keadilan Guru Honorer
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa BGN berhasil melakukan penghematan anggaran hingga Rp20 triliun setelah program MBG diterapkan selama lima hari sekolah. Ia pun menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi tersebut.
“Kita harus memiliki sensitivitas yang sama terhadap berbagai tekanan fiskal. Ayo burden sharing dan penajaman prioritas,” kata Said.
Sebelumnya, seorang pelajar SMK di Kudus, Muhammad Rafif Arsya Maulidi, menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Rafif meminta agar jatah anggaran MBG miliknya dialihkan menjadi tambahan kesejahteraan bagi para guru.
Rafif, siswa kelas XI di SMK NU Miftahul Falah Kudus, mengaku menolak menerima manfaat MBG. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk membantu guru yang dinilainya masih belum sejahtera.
“Jika memungkinkan, dana yang seharusnya dialokasikan untuk saya kiranya dapat dialihkan sebagai tambahan tunjangan bagi guru-guru saya,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia mengaku prihatin melihat kondisi sebagian guru yang tetap mengajar dengan dedikasi tinggi meski kesejahteraannya belum memadai. Berdasarkan perhitungannya, nilai manfaat MBG yang akan diterimanya hingga lulus mencapai sekitar Rp6,75 juta.
Menurut Rafif, jumlah tersebut mungkin tidak terlalu berdampak bagi dirinya, namun bisa menjadi bentuk penghargaan yang berarti bagi para guru.*
