Jakarta, INDONEWS.ID – Kesepakatan sementara yang dicapai Amerika Serikat dan Iran untuk melanjutkan perundingan mengakhiri konflik memicu kekhawatiran di Israel. Sejumlah pejabat dan warga Israel menilai langkah Washington berpotensi memperkuat Iran sekaligus mengurangi ruang gerak Israel dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi salah satu tokoh yang paling keras mengkritik nota kesepahaman (MoU) antara Washington dan Teheran. Pemerintah Israel khawatir kesepakatan tersebut justru memberikan keuntungan strategis bagi Iran, yang selama ini dianggap sebagai ancaman utama bagi keamanan negara Yahudi itu.
Selain itu, Israel menilai kesepakatan tersebut dapat membatasi kemampuan mereka dalam merespons aktivitas kelompok Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran.
Kekhawatiran itu muncul di tengah persepsi bahwa hubungan erat antara Israel dan Amerika Serikat, yang selama puluhan tahun menjadi fondasi strategi keamanan Tel Aviv, tengah menghadapi tantangan baru.
Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengakui adanya kecemasan yang berkembang terkait arah hubungan kedua negara. Menurutnya, berbagai spekulasi yang muncul belakangan ini telah memicu kegelisahan di kalangan pejabat maupun masyarakat Israel.
"Amerika Serikat dan Israel memiliki ikatan yang tidak dapat diputuskan," kata Huckabee saat berbicara dalam Konferensi Kebijakan Internasional JNS di Yerusalem, Minggu (21/6).
Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengakui adanya "tingkat kecemasan yang sangat besar" mengenai hubungan kedua negara.
Kekhawatiran Israel tidak hanya terkait substansi kesepakatan dengan Iran. Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden AS Donald Trump juga dilaporkan mendesak Israel untuk menyetujui gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon.
Sejumlah pernyataan Trump yang dinilai keras terhadap pemerintahan Netanyahu turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Presiden AS itu disebut pernah menyebut Netanyahu sebagai "gila", mengkritik operasi militer Israel yang dianggap berlebihan, hingga mempertimbangkan kemungkinan Suriah mengambil peran tertentu dalam menjaga stabilitas kawasan Lebanon.
Tekanan terhadap Israel juga datang dari lingkaran politik Partai Republik. Wakil Presiden AS JD Vance secara terbuka menegur pejabat Israel yang mengkritik kesepakatan Washington dengan Teheran.
"Trump adalah satu-satunya kepala negara di seluruh dunia yang saat ini masih bersimpati kepada negara Israel," kata Vance.
Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan Israel tidak selalu dapat dikategorikan sebagai tindakan antisemitisme.
Bagi sebagian kalangan di Israel, munculnya kritik dari tokoh-tokoh Partai Republik menjadi sinyal perubahan penting dalam politik Amerika Serikat. Selama ini, Partai Demokrat lebih sering menjadi sumber kritik terhadap kebijakan Israel, sementara Partai Republik dikenal sebagai pendukung kuat negara tersebut.
Komentator konservatif dan pendukung Trump, Sid Rosenberg, mengakui banyak warga Israel kecewa terhadap sikap terbaru Presiden AS. Namun, menurutnya, Trump masih menjadi pilihan terbaik bagi Israel dibandingkan figur lain yang berpotensi memimpin Washington di masa depan.
Perubahan sentimen terhadap Israel juga tercermin dalam survei Pew Research Center yang dirilis pada akhir Maret lalu. Hasil survei menunjukkan kalangan konservatif muda di Amerika Serikat semakin kritis terhadap Israel.
Sebanyak 57 persen pendukung Partai Republik berusia 18 hingga 49 tahun memiliki pandangan negatif terhadap Israel, meningkat dibandingkan 50 persen pada tahun sebelumnya.
Di sisi lain, kemarahan publik Amerika terhadap Israel terus berkembang akibat tingginya jumlah korban jiwa dan kerusakan di Jalur Gaza sejak perang pecah menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Perkembangan tersebut memunculkan kekhawatiran di Israel bahwa dukungan politik yang selama ini dianggap kokoh di Washington perlahan mulai mengalami pergeseran, terutama di kalangan generasi muda dan sebagian elite politik Amerika Serikat.*
TAGS : Israel MoU AS-Iran Israel AS
