Jakarta, INDONEWS.ID – Sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil meluncurkan Kabinet Bayangan sebagai platform independen untuk mengawasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kabinet yang diumumkan pada 17 Juli 2026 tersebut terdiri atas 15 menteri hasil seleksi terbuka. Para penggagas menegaskan Kabinet Bayangan bukan merupakan kabinet tandingan, melainkan forum pengawasan publik dan penyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based).
Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengatakan pembentukan kabinet dilatarbelakangi minimnya kekuatan oposisi formal yang dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
"Nyaris seluruh kekuatan politik hari ini berada di barisan pendukung pemerintah. Tidak ada oposisi formal yang cukup kuat untuk mengimbangi kebijakan Kabinet Merah Putih," ujar Feri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7).
Ia menegaskan Kabinet Bayangan bekerja secara sukarela, independen, dan tidak memiliki kepentingan politik untuk mengambil alih kekuasaan.
"Kabinet Bayangan adalah platform pengawasan dan penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti (evidence based), bekerja pro-bono, dan bersifat non-partisan," katanya.
Dalam struktur organisasi yang diumumkan, Feri Amsari menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, sementara posisi Sekretaris Kabinet diisi Ahmad Jilul Qur`ani Farid.
Panitia seleksi menyebut para menteri dipilih dari 121 pendaftar serta 102 nama yang diusulkan organisasi masyarakat sipil. Proses seleksi dilakukan panel independen yang terdiri atas mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, dan akademisi Zainal Arifin Mochtar.
Seleksi dilakukan berdasarkan enam indikator, yakni integritas, kompetensi, usia di bawah 50 tahun, sikap kritis, keberpihakan kepada rakyat, serta tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.
Pada hari pertama bekerja, sejumlah menteri Kabinet Bayangan langsung menyampaikan catatan terhadap kebijakan pemerintah.
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Isnawati Hidayah mengkritik sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Food Estate. Menurutnya, berbagai program tersebut perlu dievaluasi secara komprehensif berdasarkan data dan hasil kajian.
"Indonesia memiliki lebih dari 131.000 koperasi yang sudah berjalan. Tetapi kenapa pemerintah selalu membangun hal yang baru yang diragukan?" ujarnya.
Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Digital Nenden Sekar Arum menyoroti kebebasan berekspresi di ruang digital. Ia mengkritik maraknya praktik suspend, shadow banning, hingga takedown konten yang dinilai dapat membatasi kebebasan berpendapat.
Menanggapi pembentukan Kabinet Bayangan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah menghormati berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian maupun analisis yang disampaikan lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat," kata Gibran.
Menurut Gibran, selama kritik dan pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, serta berorientasi pada solusi, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Kabinet Bayangan berencana menerbitkan laporan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran setelah tiga tahun masa pemerintahan berjalan. Selain itu, mereka juga akan menggalang dukungan publik, mengadakan diskusi di berbagai kampus, serta menyusun rekomendasi kebijakan alternatif di berbagai sektor.
Berikut susunan Kabinet Bayangan yang diumumkan:
-
Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari
-
Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul Qur`ani Farid
-
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman
-
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
-
Menteri Pertahanan: Curie Maharani
-
Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad
-
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
-
Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum
-
Menteri Kesehatan: Irma Hidayana
-
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri
-
Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
-
Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marjinal: Khoirunnisa Nur Agustyati
-
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
-
Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar
-
Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati.
