Jakarta, INDONEWS.ID - Peluncuran buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia” yang diselenggarakan oleh Nusantara Centre tidak sekadar memperkenalkan sebuah karya ilmiah, tetapi juga menjadi forum strategis untuk mempertemukan akademisi, pemikir, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan guna membahas arah pembangunan ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif (CEO) Nusantara Centre, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., kepada wartawan di sela-sela acara peluncuran buku Prof. Soemitro Djojohadikusumo dan Simposium Nasional di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menghidupkan kembali pemikiran ekonomi nasional yang berakar pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pembangunan Indonesia.
Prof. Yudhie mengatakan bahwa warisan pemikiran Prof. Soemitro tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.
Dia mengatakan, pemikiran begawan ekonomi tersebut menawarkan fondasi kuat bagi lahirnya sistem ekonomi nasional yang mandiri sekaligus berpijak pada nilai-nilai konstitusi.
“Peluncuran buku ini merupakan upaya membangun kesinambungan pemikiran lintas generasi. Gagasan Prof. Soemitro bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi merupakan panduan penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan,” kata Prof. Yudhie.
Ia mengatakan, arah kebijakan ekonomi yang sedang dibangun pemerintah saat ini memiliki keselarasan dengan cita-cita Prof. Soemitro, terutama dalam menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional.
“Presiden menegaskan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional. Semangat tersebut sejalan dengan perjuangan intelektual Prof. Soemitro yang sejak awal mengedepankan ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan,” ujar Guru Besar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) ini.
Prof. Yudhie mengatakan, Nusantara Centre senantiasa terus mendukung penerbitan buku seperti saat ini. Selain itu, pihanya juga terus melakukan pengembangan riset, kajian akademik, maupun forum ilmiah lainnya. Karena itu, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat lahirnya kebijakan ekonomi yang berbasis konstitusi.
“Kami akan terus menghadirkan karya ilmiah, memperluas jaringan intelektual, dan membangun ruang-ruang diskusi agar pemikiran mengenai ekonomi nasional semakin berkembang serta menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan publik,” ucapnya.
Terkait pertanyaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perekonomian Nasional yang diwacanakan dan didorong oleh ekonom, akademisi, dan aktivis untuk mengarahkan kembali sistem ekonomi Indonesia agar secara konsisten berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 dan asas kekeluargaan, Prof, Yudhie mengatakan, perhatian utama harus diarahkan pada penyempurnaan naskah akademik agar memiliki landasan ilmiah yang semakin komprehensif.
“Substansi RUU memiliki tujuan yang baik. Yang perlu diperkuat adalah naskah akademiknya sehingga dapat menjadi pijakan yang kokoh dalam proses legislasi maupun sosialisasi kepada masyarakat,” bebernya.
Prof. Yudhie mengatakan, Nusantara Centre berkomitmen untuk memperluas dialog dengan berbagai pihak seperti fraksi di DPR, perguruan tinggi, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat. Dialog tersebut untuk membangun pemahaman terkait penguatan sistem ekonomi nasional ke depan.
“Kami ingin memperluas komunikasi dengan berbagai pihak agar pembahasan RUU Perekonomian Nasional memperoleh dukungan akademik maupun publik. Dengan demikian, Indonesia memiliki perangkat hukum yang semakin kuat untuk mewujudkan sistem ekonomi nasional sesuai cita-cita Pasal 33 UUD 1945,” katanya.
Nusantara Centre berharap akan lahir gerakan intelektual yang mampu menghidupkan kembali pemikiran ekonomi nasional sebagai fondasi menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.
”Dari acara ini kami mengharapkan akan lahir gerakan intelektual yang mampu menghidupkan pemikiran nasional bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.
Relevasi Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo
Sementara itu, Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan bahwa pemikiran Soemitro Djojohadikusumo masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.
Indonesia membutuhkan keberanian untuk membangun sistem ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan tidak bergantung pada kekuatan ekonomi asing.
Ia mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud apabila bangsa ini hanya menjadi pasar bagi kepentingan global.
Untuk itu, diperlukan keberpihakan melalui regulasi yang mampu memperkuat industri nasional, melindungi sumber daya strategis, serta memastikan hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” bebernya.
Peluncuran buku tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali warisan pemikiran Soemitro Djojohadikusumo yang menjadi salah satu arsitek pembangunan ekonomi Indonesia.
”Melalui buku ini, kita semua diajak untuk memahami perjuangan intelektual Soemitro dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang mandiri, produktif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya. *