Jakarta, INDONEWS.ID - Ketegangan di kawasan Asia Barat kembali memanas. Iran melontarkan ancaman keras terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah konflik yang belum mereda di Gaza dan Lebanon. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC), Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, bahkan menyatakan Iran akan membuktikan bahwa langkah-langkah Netanyahu justru membawa Israel semakin dekat pada kehancuran.
Pernyataan tersebut disampaikan Rezaei dalam wawancara dengan stasiun televisi Lebanon, Al-Manar, pada Kamis (27/8/2026) malam. Ia mengatakan Iran mencermati perkembangan situasi di Beirut dan wilayah selatan Lebanon secara serius. Rezaei menyebut kedua wilayah tersebut memiliki arti strategis bagi Teheran. Iran, kata dia, menganggap keamanan Lebanon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari stabilitas kawasan Asia Barat.
"Kami akan mengirim dia ke neraka dan kami akan membuktikan bahwa kesalahan besar Netanyahu telah membawa rezim Zionis mendekati akhir," ujar Rezaei, seperti dikutip Fars dan Tabnak.
Ia juga mengatakan muncul kemarahan masyarakat Iran yang menurutnya semakin meluas. Rezaei menyebut gelombang kemarahan tersebut suatu saat dapat berubah menjadi tindakan nyata. Menurut Rezaei, penghentian operasi militer di Lebanon, Gaza, dan Suriah menjadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk meredakan konflik. Ia juga menuntut Israel meninggalkan wilayah Lebanon yang masih diduduki.
Baca juga : Penjelasan TNI AU Terkait Jet Tempur Lalu-lalang di Langit Jakarta Saat Demonstrasi, Ada Apa?
Jika konflik berlanjut, Rezaei memperingatkan Iran akan memasuki tahap baru. "Masa depan apa pun akan berbeda dengan yang sebelumnya," katanya.
Rezaei juga menyinggung hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Menurut dia, Washington harus menghentikan perang di kawasan Asia Barat, terutama konflik di Lebanon dan Gaza. Selain itu, Iran meminta penghentian serangan Israel terhadap Damaskus, Suriah.
"Asia Barat seperti sebuah rantai. Syarat-syarat itu terkait," ujar Rezaei.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika ketegangan regional melibatkan semakin banyak aktor. Konflik Israel-Palestina yang berpusat di Gaza juga bersinggungan dengan situasi keamanan di Lebanon dan Suriah.
Turki Kembali Kejar Netanyahu
Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, Turki juga mengambil langkah hukum terhadap Netanyahu. Pemerintah Turki menyatakan proses peradilan terkait dugaan kejahatan dalam intersepsi armada Global Freedom Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza terus berjalan.
Menteri Kehakiman Turki Akin Gürlek mengatakan terdapat 35 terdakwa dalam perkara tersebut, termasuk Netanyahu dan Afek Moskovitch. Pernyataan itu disampaikan Gürlek melalui akun X resminya pada Jumat (21/8/2026).
Kasus tersebut terdaftar di Pengadilan Pidana Berat Istanbul ke-11 dengan nomor perkara 2026/108 Esas. Gürlek mengatakan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Moskovitch juga menjadi dasar pengajuan permintaan penerbitan red notice Interpol.
"Proses peradilan mengenai serangan yang dilakukan terhadap aktivis Global Freedom Flotilla, yang berlayar untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, berlanjut dengan tekad," kata Gürlek.
Menurut pemerintah Turki, kedua terdakwa menghadapi sejumlah tuduhan, antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perusakan properti, serta pembajakan kendaraan transportasi. Gürlek menegaskan Ankara menolak anggapan bahwa pemerintahan Netanyahu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan militernya di Gaza.
"Kami tidak akan membiarkan kejahatan yang dilakukan di Gaza ditutup-tutupi atau pelakunya dilindungi oleh impunitas," ujarnya.
Pemerintah Turki, lanjut Gürlek, akan menggunakan jalur hukum nasional maupun internasional untuk mengejar pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki juga menyatakan akan terus mendukung rakyat Palestina serta mengambil langkah hukum yang dianggap diperlukan untuk memastikan dugaan pelanggaran serius diproses melalui mekanisme hukum.
