Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Mulyono kembali mengingatkan kepada prajuritnya unttuk tetap bersikap netral dalam menghadapi tahun poltik 2018 ini, Kasad juga berharap TNI tetap konsentrasi.
" Saya ingatkan bahwa 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Ini merupakan momentum strategis yang kembali akan menguji persatuan dan kesatuan Bangsa kita yang sempat menghadapi goncangan seiring dengan Pilkada 2017 yang lalu," kata Jenderal Mulyono usai memimpin serqah terima jabatan 9 PATI dan 1 Pamen di Markas Besar TNI AD, Gambir, di Jakarta, senin (15/1/2018).
Ditambahkan Mulyono, sejak reformasi TNI digulirkan pada tahun 1998, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, diantaranya melalui penghapusan peran Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif pada tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.
Netralitas TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk berpolitik praktis dan selalu menjadi penekanan bagi seluruh prajurit TNI dari tingkat atas sampai dengan bawah. Netralitas TNI telah menjadi Jiwa, Nafas dan Sikap yang ditunjukkan oleh seluruh prajurit TNI ADdalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, netralitas bagi TNI AD telah final dan tidak perlu diperdebatkan ataupun diragukan kembali.
Netralitas TNI yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungannya masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan netralitas anggota TNI AD selama pesta demokrasi ini.
TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, Bangsa dan Negara. Loyalitas TNI AD harus tegak lurus keatas secara hierarkis sesuai amanat konstitusi.
"Oleh karena itu netralitas bagi TNI telah final dan tidak perlu dipertanyakan dan diragukan kembali," imbuh Mulyono.
Untuk memantau prajurit TNI AD apakah terlibat dalam kancah politik, Kasad akan membentuk pengawas khusus untuk memonitor dugaan penyimpangan netralitas anggotanya.
"Saya perintahkan Pangdam bentuk tim pengawal netralitas TNI yang bertugas melaksanakan pengawasan dan menerima laporan pengaduan masyarakat di lingkungan masing-masing berkaitan netralitas TNI AD dalam pesta demokrasi," jelas Jenderal berbintang empat ini.
Dalam keanggotaannya, lanjut Mulyono, pihaknya akan melibatkan unsur intelijen TNI untuk memantau hingga ke akar rumput, dan mereka akan membaur dan menerima pengaduan masyarakat soal dugaan ketidaknetralan oknum TNI.
Nantinya, tim tersebut, imbuhnya lagi, akan selalau memberikan laporan kepada pihaknya secara intensif. Untuk pengawasan tersebut, TNI akan bekerja sendiri di lingkup internal.
Mulyono mengatakan, pihaknya tidak melibatkan Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan tim pengawas itu.
"Itu adalah wujud dari keseriusan kita dalam rangka menjaga netralitas TNI,"pungkasnya. (Lka)