Jakarta, INDONEWS.ID - Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menyebut Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mencicipi dana bancaan e-KTP, munculnya kedua nama sakral tersebut menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus memprosesnya.
Peneliti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menerangkan hendaknya KPK langsung memproses.
“Pernyataan Novanto ini perlu ditelusuri, nama baru ini harus diproses. Benar atau tidak Puan atau Pram menerima, itu perlu dikejar,” ujar Emerson dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3/2018).
Dikatakan Emerson, uang korupsi proyek e-KTP diduga bernominal sangat fantastis. Oleh karena itu, Emerson menduga Novanto bukanlah satu-satunya politisi yang terlibat dalam skandal korupsi ini.
“Dalam korupsi itu ada namanya distribusi, semua anggota dewan pasti kecipratan. Dalam korupsi tidak ada partai pendukung atau oposisi, semua biasanya dibagi,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Hal itu diugkapkan Novanto pada sidang pemeriksaan terdakwa, pada Kamis (22/3) lalu.
Menurut Novanto, keduanya mendapat uang senilai 500.000 dollar Amerika Serikat. Informasi itu didapat Novanto dari pengusaha Made Oka Masagung, yang sebelumnya juga telah ditahan terkait kasus ini.(Lka)