Jakarta, INDONEWS.ID - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan mengerahkan 272.880 personilnya untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Demikian dikatakan Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (13/8/2018)kemarin.
Dedi menjelaskan, untuk melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan.
Dalam pelaksanaan pengamanan proses pemilu nanti, Polri tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan TNI, mitra kamtibmas dan instansi terkait lainnya.
Meski masa kampanye baru akan di mulai Oktober nanti, kata Dedi, namun saat ini sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilh ganda dan masalah lainnya.
Hal ini berpotensi menjadikan pemilu terancam dipenuhi masalah. Oleh sebab itu Polri dengan segala kekuatannya akan memastikan permasalahan tersebut dapat diatasi bersama-sama dengan pihak terkait lainnya.
"Masa kampanye sebentar lagi dilaksanakan, namun saat ini banyak masalah yang timbul, terutama terakit DPT (daftar pemilih tetap) dan juga ganda yang terus ditelusuri seluruh pihak agar tidak timbul masalah kecurigaan dari berbagai pihak. Masalah lain adanya potensi black campaign, ini juga harus diselesaikan bersama," ujar Dedi.
Dedi menjelaskan, ada beberapa potensi ancaman yang berimbas pada pelaksanaan pemilu menjadi terganggu, diantaranya protes dan gelombang ujuk rasa, bentrokan masal, sabotase, black campign dan money politic, manipulasi hasil suara tindakan anarkis yang terkait dengan pemilu lainnya.
Potensi kerusuhan yang dapat menganggu jalannya pemilu ini bisa terjadi dimana pun saja.
Oleh sebab itu untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu, Polri bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan lima strategi.
Pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu, Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.
"Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech," kata Dedi.(hdr)