INDONEWS.ID

  • Senin, 01/10/2018 20:50 WIB
  • Gempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala, 18 Negara Tawarkan Bantuan ke Indonesia

  • Oleh :
    • hendro
Gempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala, 18 Negara Tawarkan Bantuan ke Indonesia
Menko Polhukam Wiranto

Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menerima bantuan dari luar negeri terkait penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dikatakan bahwa sudah ada 18 negara yang sudah menawarkan bantuan tersebut.

“Di sini saya mencatat  sudah ada 18 negara yang menawarkan bantuan untuk membantu penanganan bencana di Palu, antara lain dari Amerika Serikat, Prancis,  Ceko, Swiss, Norwegia, Hunggaria, Turki,  Uni Eropa,  Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, New Zealand, Singapura, Thailand, Jepang,  India dan China. Juga  termasuk UNDP dan kelompok organisasi internasional Asean sendiri juga sudah menawarkan,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Baca juga : PTPN IV Regional 4 Salurkan 94 Bantuan Stunting di Muara Bulian

Menko Polhukam mengatakan, ada beberapa alasan mengenai keputusan menerima bantuan dari luar negeri tersebut.

Menurut Wiranto, keputusan itu tentu berdasarkan satu pertimbangan bahwa Indonesia sudah menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama dengan banyak negara.  Bahkan, kunjungan Presiden  RI Joko Widodo ke negara-negara sahabat itu juga dalam rangka menjalin dan mempererat hubungan bilateral maupun multilateral.

Baca juga : Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam Bahas Situasi di Papua dan Permasalahan Tanah di Sumsel

Menko Polhukam mengatakan, pertimbang lain Indonesia menerima bantuan dari luar negeri itu adalah karena Indonesia sudah seringkali berikan sumbangan dan bantuan ke negara yang mengalami musibah.  Dalam catatan Menko Polhukam, Indonesia telah memberikan bantuan musibah yang terjadi di Bangladesh seperti pengungsi Rohingya. Kemudian gempa bumi di Nepal, kekeringan di Somalia, dan bantuan untuk Papua Nuginie. 

“Artinya soal bantu membantu merupakan satu tradisi internasional yang perlu kita apresiasi. Maka atas kebutuhan adanya mobilisasi beberapa kebutuhan untuk meringankan saudara-saudara kita di Palu dan sekitarnya maka diputuskan untuk kita menerima bantuan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Baca juga : Membaca Kerja Sama Trilateral Antara AS, Jepang dan Filipina dalam Konteks Geopolitik Asia Pasifik

Namun, Menko Polhukam mengatakan bantuan-bantuan itu akan diarahkan supaya tepat barang, tepat kebutuhan dan tepat waktu.  Dijelaskan bahwa arah bantuannya yaitu pertama adalah negara yang menawarkan. Kemudian, negara tertentu yang punya kapasitas untuk sesuatu yang dibutuhkan.

Bantuan tersebut bisa juga berwujud barang,  alat,  dan keahlian tertentu. Karena yang terpenting adalah timeframe nya tepat,  tepat waktu datangnya sehingga saat dibutuhkan betul-betul ada nilai gunanya. 

“Kemudian saat ini yang dibutuhkan adalah bantuan-bantuan untuk tanggap darurat, bantuan yang langsung untuk masyarakat. Di sini saya mencatat beberapa bantuan yang bisa segera diterima pertama adalah berupa alat angkut udara,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menko Polhukam mengatakan, saat bencana terjadi kondisi PLN mati,  kemudian bahan bakar minyak langka,  komunikasi seluler mati,  dan beberapa jalan darat terputus. Sehingga yang paling efektif adalah bantuan cepat dari udara. Namun, diakui bahwa ada keterbatasan angkatan udara untuk secara volume besar harus dipindahkan dari satu tempat ke daerah bencana. Maka tentu kebutuhan utama adala alat angkut udara dan di sana yang bisa mendarat adalah jenis pesawat angkut besar  C 130 Hercules. Kalau pesawat Boeing pun itu Boeing tipe 737 dari seri 400 dan 500.

“Lion dan Garuda yang seri 800, 900 tidak mungkin bisa mendarat tapi pesawat C 130 itu bisa. Oleh karena itu kita mengharapkan adanya angkutan udara C 130,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Kemudian juga masalah tenda yang masih banyak dibutuhkan. Selain itu, water treatment karena dilaporkan bahwa air bersih sulit didapat di sana.  Sumber-sumber air bersih itu tidak banyak, sumur pun membutuhkan listrik dan listrik pasokannya sangat rendah sehingga akan diminta bantuan mengenai genset-genset dari negara-negara itu.

Kemudian juga  rumah sakit lapangan dan tenaga medis. Dan juga alat fogging untuk menetralisir kemungkinan adanya jenazah-jenazah yang terlambat dikubur dan bisa menimbulkan adanya penyakit. Menko Polhukam berharap agar jangan sampai peristiwa di Aceh terulang kembali, dimana jenazah yang terlambat dikubur kemudian menyebabkan adanya epidemic penyakit tertentu yang bisa menyerang manusia.(hdr)

Artikel Terkait
PTPN IV Regional 4 Salurkan 94 Bantuan Stunting di Muara Bulian
Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam Bahas Situasi di Papua dan Permasalahan Tanah di Sumsel
Membaca Kerja Sama Trilateral Antara AS, Jepang dan Filipina dalam Konteks Geopolitik Asia Pasifik
Artikel Terkini
Apresiasi Farhan Rizky Romadon, Stafsus Kemenag: Kita Harus Menolak Tindak Kekerasan
Puspen Kemendagri Berharap Masyarakat Luas Paham Moderasi Beragama
KPKNL mulai Cium Aroma Busuk di Bank Indonesia
Akses Jalan Darat Terbuka, Pemerintah Kerahkan Distribusi Logistik ke Desa Kadundung
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas