INDONEWS.ID

  • Jum'at, 27/12/2019 09:06 WIB
  • Ditunjuk Jadi Wakil Kepala KSP, Yusril Ihza Saya Tidak Berminat

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Ditunjuk Jadi Wakil Kepala KSP, Yusril Ihza Saya Tidak Berminat
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membantah kabar dirinya ditunjuk menjadi wakil kepala staf kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP). Ia mengaku tak berminat menjadi orang nomor dua di KSP.

"Enggak bener. Saya juga enggak minat," kata dia, yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM ini, lewat pesan singkat, Jumat (27/12).

Baca juga : Bos PBB Nekat Batal Nyaleg Jika Dipinang Jadi Cawapres 2024

Yusril, yang saat ini masih berada di Arab Saudi, heran dengan kabar bahwa dirinya dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi wakil Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden (KSP) yang ditandatangani pada 18 Desember. Dalam aturan itu, Jokowi membuat posisi baru, yakni wakil kepala staf kepresidenan.

Baca juga : Direktur dan Pemred Indonews.id Diundang Hadiri Rakornas Partai Bulan Bintang

Wakil kepala staf kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Masa jabatan wakil kepala staf kepresidenan paling lama sama dengan jabatan kepala staf kepresidenan, yang mengikuti masa jabatan presiden.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan wakil kepala staf kepresidenan membantu kepala staf kepresidenan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Baca juga : Sebut UU Ciptaker Bermasalah Sejak Awal, Yusril: Ini Jelas Dapat Menimbulkan Kekacauan Hukum

"Memastikan seluruh program presiden dan wakil presiden terlaksana dengan baik," kata Fadjroel, kemarin.

Fadjroel menyebut posisi wakil kepala staf kepresidenan berasal dari kalangan profesional. Menurutnya, orang-orang profesional yang bakal membantu tugas Moeldoko itu bisa dari partai politik ataupun nonpartai.

"Profesional itu kan bisa berasal dari partai, non-partai. Kemudian mereka yang berpengalaman di wilayah birokrasi sehingga bisa membantu unit delivery," ujarnya.*

Artikel Terkait
Bos PBB Nekat Batal Nyaleg Jika Dipinang Jadi Cawapres 2024
Direktur dan Pemred Indonews.id Diundang Hadiri Rakornas Partai Bulan Bintang
Sebut UU Ciptaker Bermasalah Sejak Awal, Yusril: Ini Jelas Dapat Menimbulkan Kekacauan Hukum
Artikel Terkini
KPKNL mulai Cium Aroma Busuk di Bank Indonesia
Akses Jalan Darat Terbuka, Pemerintah Kerahkan Distribusi Logistik ke Desa Kadundung
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Penutupan Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Bagian dari Strategi Bisnis untuk Fokus pada Lini Penjualan
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas