INDONEWS.ID

  • Kamis, 13/02/2020 11:01 WIB
  • Praktisi Hukum Nilai Hasto Jadi Momok Jelang Penetapan Caleg Terpilih Akibat Skandal Uang

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Praktisi Hukum Nilai Hasto Jadi Momok Jelang Penetapan Caleg Terpilih Akibat Skandal Uang
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Nama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak hanya disebut-sebut terlibat dalam skandal suap PAW Harun Masiku untuk menggusur Anggota DPR RI Fraksi PDIP Riezky Aprilia.

"Hasto terindikasi kuat akan muncul dalam kasus Caleg PDIP lainnya seperti Marlon Simanjuntak yang merupakan caleg DPRD terpilih Kabupaten Kampar, yang kehilangan haknya menjadi Anggota DPRD karena tidak sanggup menyediakan uang menjelang dilantik," kata koordinator TPDI dan Peradi Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis kepada Indonews.id pada Rabu (12/2/2020).

Baca juga : Usulan Partai Nasdem Soal Perjanjian dalam Hak Angket Dinilai Melecehkan Anggota DPR

Selain nama-nama tersebut, nasib yang sama juga menimpa Caleg PDIP Aleksius Akim, yang tidak hanya kehilangan haknya untuk menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Kalbar I. Akin tambah Petrus, bahkan harus kehilangan keanggotaannya di PDIP sebagai akibat menolak PAW yang secara sewenang-wenang dilakukan oleh Hasto demi meloloskan Caleg DPR RI pada nomor urut paling bawah.

"Banyak pihak menduga ini bermotif uang dan budaya feodal di PDIP, sehingga PAW selalu menjadi skandal yang semakin perburuk citra PDIP di mata publik," kata Petrus.

Baca juga : Pemberian Pangkat Istimewa pada Prabowo, TPDI: Presiden Jokowi Tidak Pertimbangkan Rasa Keadilan Korban

Pengalaman "sial" Marlon Simanjuntak, Caleg DPRD PDIP Riau seperti dikutip Kamarudin Simanjuntak, Kuasa Hukum Marlon Simanjuntak oleh Hasto diberikan surat penundaan pelantikkan. Padahal Marlon Simanjuntak jelas-jelas adalah caleg DPRD terpilih.

"Namun hanya karena tidak bisa memenuhi permintaan uang, Marlon Simanjuntak harus bolak-balik Pekanbaru-Jakarta untuk menghadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, meminta tolong supaya dikeluarkan rekomendasi pelantikan, yang alhasil semua upaya itu sia-sia belaka," tutur Petrus.

Baca juga : Tegas! FX Rudy Usulkan PDIP Harus Berani Jadi Oposisi

Melihat pengalaman Harun Masiku, Aleksius Akim, Marlon Simanjuntak dan beberapa Caleg lainnya yang nanti akan bersuara, bahwa di PDIP modal pintar dan dipercaya rakyat saja tidak cukup untuk menjadi Anggota DPR, karena masih ada satu syarat lagi yaitu uang besar.

Disinilah budaya uang dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang feodalistik, telah berdampak buruk dimana Partai hanya melahirkan banyak kader benalu yang menjadikan Partai sebagai lahan untuk tempat mencari uang.

Banyak kader pintar, berbudipekerti baik bahkan dipercaya oleh rakyat terancam di PAW hanya karena tidak punya uang. Mereka setiap saat terancam di PAW akibat oknum PDIP yang tergoda uang dari Caleg berduit yang sering menjadi sapi perahan.

"Meskipun PDIP selalu tampil sebagai Parpol peraih suara terbanyak pada pemilu, namun kader yang dihasilkan sebagian berorientasi hanya pada uang dan kekuasaan, sedangkan kader yang terpilih karena dukungan rakyat, setiap saat terancan di PAW," ungkap Petrus.

Petrus menyimpulkan, pengalaman Marlon Simanjuntak sama dan serupa dengan Aleksius Akim, Caleg DPR RI Dapil Kalbar I terpilih suara terbanyak. Namun dengan menggunakan senjata hak prerogatif Ketua Umum Partai, nasib kader-kader cerdas pilihan rakyat akan tergusur demi uang.

"Ibarat hanya untuk membunuh seekor semut-pun Hasto Kristiyanto konon berlindung di balik hak prerogatif Megawati Soekarnoputri," tutup Petrus.

 

Artikel Terkait
Usulan Partai Nasdem Soal Perjanjian dalam Hak Angket Dinilai Melecehkan Anggota DPR
Pemberian Pangkat Istimewa pada Prabowo, TPDI: Presiden Jokowi Tidak Pertimbangkan Rasa Keadilan Korban
Tegas! FX Rudy Usulkan PDIP Harus Berani Jadi Oposisi
Artikel Terkini
Direktur GKI Beri Materi Kewirausahaan untuk Pelajar SMKS Bina Mandiri Labuan Bajo
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas