INDONEWS.ID

  • Senin, 20/04/2020 07:45 WIB
  • Tantangan PSBB

  • Oleh :
    • hendro
Tantangan PSBB
Politisi Partai Nasdem Lufthy Mutty

Jakarta, INDONEWS.ID - Pembatasan Sosial Berskala Besar. Beberapa daerah sudah memberlakukannya. Tujuannya untuk memutus rantai penularan Covid 19. Caranya, diam di rumah. Bekerja di rumah. Tentu tidak semua orang bisa bekerja di rumah.

Pekerja informal, buruh pelabuhan, buruh panggul di pasar, sopir-sopir angkutan umum, warung-warung makan, ojol, dan lain-lain. Tidak mungkin melakukan itu. Agar mereka ini mau dan bisa tinggal di rumah, maka tugas pemerintah menyediakan kebutuhan pokok bagi mereka. Termasuk uang tunai untuk kebutuhan sehari hari. Kita menyebutnya Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net). Semua ini membutuhkan biaya besar. Bukan hanya jutaan. Milyaran. Tapi trilyunan.

Baca juga : Pemberdayaan Perempuan Melakukan Deteksi Dini Kanker Payudara Melalui Pelatihan "Metode Sadari Dan Pembuatan Teh Herbal Antioksidan"

Kebijakan PSBB sudah beberapa hari dilaksanakan. Namun efektivitasnya diragukan. Kepala daerah yang menerapkan kebijakan itu sepertinya frustrasi. Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Wakil Walikota Bogor, Bupati Bogor, para kepala daerah di Tangerang Raya, serempak mengeluhkan itu. Langkah kebijakan mereka sering kali dimentahkan oleh pemerintah pusat. Artinya, PSBB tidak bisa dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. Jika hal ini terus terjadi, akan sia-sialah semua pengorbanan dan biaya besar itu. Kenapa? Karena covid 19 tetap diproduksi dan ditularkan. 

Jadi, para pengelola negara harus satu bahasa. Pemerintah pusat harus mendukung semua kebijakan pemda dalam melaksanakan PSBB. Pemerintah pusat dengan pemda harus satu pikiran. Satu tindakan. 

Baca juga : Visiting Professor Pandemi: Dunia Harus Siap

Harus dihentikan mempertontonkan cara-cara pengelolaan negara yg amatiran. Yang hanya mengedepankan kekuasaan. Di saat krisis seperti ini, seharusnya nurani yg dikedepankan. Di saat seperti inilah negara benar-benar diharap hadir melindungi segenap bangsa Indonesia. Memikirkan ekonomi memang penting. Tapi tunggulah saat covid 19 sudah diatasi. Keselamatan nyawa yang harus diutamakan. Bukankah asas hukum mengajarkan. Salus populi suprema lex esto.
Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Bagaimana mungkin rantai penyebaran covid 19 dihentikan. Jika angkutan umum, kereta api terutama, masih terus beroperasi. Bagaimana mungkin para pekerja bisa tinggal di rumah jika industeri, pabrik-pabrik masih terus beroperasi. (Penulis politisi Partai Nasdem Lufthy Mutty)

Baca juga : Persahabatan yang Tak Lekang oleh Waktu, Perbedaan Profesi, dan Pilihan Politik
Artikel Terkait
Pemberdayaan Perempuan Melakukan Deteksi Dini Kanker Payudara Melalui Pelatihan "Metode Sadari Dan Pembuatan Teh Herbal Antioksidan"
Visiting Professor Pandemi: Dunia Harus Siap
Persahabatan yang Tak Lekang oleh Waktu, Perbedaan Profesi, dan Pilihan Politik
Artikel Terkini
KPKNL mulai Cium Aroma Busuk di Bank Indonesia
Akses Jalan Darat Terbuka, Pemerintah Kerahkan Distribusi Logistik ke Desa Kadundung
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Penutupan Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Bagian dari Strategi Bisnis untuk Fokus pada Lini Penjualan
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas