Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan.
Di satu sisi, kata Pane, bangsanya sendiri dilarang mudik, tapi di sisi lain, 500 TKA Cina sudah diizinkan masuk ke Sulawesi Tenggara.
"Anehnya pemerintahan Jokowi mengijinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pandemi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin. IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat," kata Pane seperti dikutip Warta Kota, Rabu (29/4/2020).
Selain itu, kata Pane, Jokowi juga melarang masyarakat mudik. Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya.
"IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?" papar Pane.
Jika Polri tidak berani menghalaunya, Pane khawatir, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya.
"Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol," kata dia.
Pane melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pademi Covid 19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu katanya DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan.
Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu untuk membatalkannya. Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan.
"Selain bisa membuat pandemi Covid 19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat," kata Pane.