Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah berencana akan melakukan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah yang mengalami penurunan kasus baru positif Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan beberapa wilayah yang rencananya akan dilonggarkan, yaitu Provinsi Bali, Yogyakarta, dan Kota Manado.
Menurutnya, pelonggaran PSBB tersebut dipertimbangkan karena melihat jumlah kasus baru Covid-19 yang menurun. Meski demikian, pemerintah akan tetap melihat perkembangan Covid-19 di ketiga wilayah ini dalam 2 minggu ke depan.
"Kami sudah merencanakan untuk melonggarkan [PSBB] di Bali, Manado, Yogyakarta. Ini [dengan melihat] subjek perkembangan Covid-19 2 minggu ke depan. Melihat angka hari ini membaik, kami yakin hal baik akan terjadi," kata Luhut melalui telekonferensi, Kamis (14/5/2020).
Luhut juga mengapresiasi kinerja Satgas Covid-19 yang menurutnya semakin baik dari hari ke hari dalam menangani pandemi virus Corona di Tanah Air.
"Sudah semakin efisien dan penanganan juga emakin bagus," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tim gugus tugas penanganan Covid-19 menyiapkan simulasi pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketua gugus tugas Doni Monardo mengatakan, Jokowi minta agar fase-fase yang dilakukan jelas. Sebab itu, Doni mengatakan, tim gugus tugas penanganan Covid-19 sudah menyiapkan empat bidang untuk melakukan tahap pelonggaran.
Mulai dari prakondisi, waktu, prioritas dan koordinasi. Dalam tahap pertama yaitu prakondisi, nantinya tim gugus tugas, kata Doni, akan bekerja sama dengan para akademisi mulai dari pakar epidemiologis, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi politik hingga ekonomi kerakyatan.
"Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap oleh pemerintah," kata Doni.
Tidak hanya dengan para pakar, nantinya tim gugus tugas juga ajan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data akurat. Terutama 8 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Jakarta, Bandung, Surabaya, serta Semarang, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada 1.000 responden.
Dari hasil survei tersebut, kata dia, akan jadi acuan gugus tugas untuk memberikan masukan pada kementerian lembaga termasuk daerah. Terkait langkah apa yang harus dilakukan.
Kemudian dalam bidang prakondisi tersebut, pihaknya kata Doni nantinya akan melibatkan pakar di seluruh kota besar. Termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama dan budayawan. Bidang kedua yaitu waktu atau timing, dia menjelaskan nantinya pihaknya akan melihat dari kepatuhan masyarakat setiap daerah yang akan lakukan pelonggaran. Dengan catatan bagi daerah belum menunjukkan kurva penurunan kasus Covid-19 tak diberikan kelonggaran PSBB.
Ketiga kata Doni yaitu prioritas. Nantinya pihaknya akan memberikan pada kementerian/lembaga termasuk kepada prov, kab, kota untuk bidang-bidang apa saja yang diberikan kelonggaran. Dia mencontohkan yaitu sektor pangan khususnya pasar, hingga restoran serta kegiatan yang menghindari masyarakat dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Terakhir kata Doni, yaitu koordinasi antara pusat daerah. Hal tersebut kata dia sangat penting untuk nantinya adanya pelonggaran.
"Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi koordinasi pusat daerah ini jadi prioritas kami," jelas Doni.
Sebagaimana diketahui, pada hari ini (14/5/2020), pemerintah mencatat penambahan kasus baru pasien positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 568 orang, sehingga total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 16.006 kasus.
Selain itu, ada penambahan kasus meninggal sebanyak 15 orang. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 1.043 orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia.
Sementara itu, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 231, sehingga total ada 3.518 pasien yang telah sembuh dari Covid-19. (rnl)