Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah akan melakukan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk menjaga stok beras nasional.
Analis Kebijakan Publik dari Sudut Demokrasi Research & Analysis (SUDRA), Afditya Iman Fahlevi menegaskan bahwa upaya kebijakan impor beras di tengah panen raya adalah keputusan yang kurang tepat.
"Keputusan yang tidak masuk akal. Padahal produksi beras kita meningkat. Beras kita surplus tiba-tiba masuk jutaan ton beras impor di tengah panen raya," kata Afditya di Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Di tengah panen raya petani, kata Adit, sapaan akrabnya, sebaiknya pemerintah membantu petani untuk memperluas kapasitas penyerapan padi.
"Kita berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan ini serta mampu merasakan dan memahami tiap tetes keringat para petani kita," ujar alumni S2 Universitas Nasional ini.
Afditya yang juga lulusan Univesitas Bung Karno ini mensinyalir, kebijakan impor beras dilakukan bukan dalam rangka persoalan ekonomi melainkan adanya indikasi upaya politik yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan.
"Bisa disinyalir, kebijakan ini bukan persoalan ekonomi melainkan juga persoalan politik yang dirumuskan dalam kebijakan negara," ungkapnya.
Menurutnya, jika memang impor harus dilakukan, baiknya berdasarkan kebutuhan yang riil, bukan dalam rangka pemburuan rente (rent-seeking). Celah ini, kata dia, sulit dihindari bila memang kebijakan ini benar terjadi.
"Kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan kaum elit dan merugikan rakyat adalah wujud nyata dari pola-pola dari institusi politik dan ekonomi ekstraktif, memperkaya segelintir orang tetapi menyengsarakan banyak jiwa," tegasnya.*