INDONEWS.ID

  • Kamis, 03/03/2022 15:27 WIB
  • Ingatkan Menko Marves, RR: Penundaan Pemilu Merusak Demokrasi dan Melawan Konstitusi

  • Oleh :
    • very
Ingatkan Menko Marves, RR: Penundaan Pemilu Merusak Demokrasi dan Melawan Konstitusi
Rizal Ramli adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia (2000-2001) dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2015-2016). (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID --- Keterlibatan orang di seputar istana terkait munculnya usulan penundaan Pemilu 2024 mulai terasa. Media massa sudah menyebut keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di balik desain penundaan Pemilu 2024 tersebut.  

Ceritanya, ada empat pejabat teras Partai Amanat Nasional (PAN) datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan (Zulhad) di kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari lalu. Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius yaitu “Penundaan Pemilu 2024`” atas arahan seorang Menteri Koordinator pada era Kabinet Indonesia Maju.  

Baca juga : KUR Penempatan PMI : Solusi Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Maupun Pekerja Magang Indonesia di Luar Negeri

Menurut sumber CNNIndonesia.com, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Zulhas mengaku diundang Luhut Panjaitan khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umumnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar pada 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. 

Baca juga : Koordinator TePI Sayangkan Putusan MK Soal Pencabutan Ambang Batas Tanpa Ketegasan Angka yang Pas

Menanggapi keterlibatan Luhut Panjaitan tersebut salah tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan bahwa tindakan tersebut sudah kuno dan merusak demokrasi. Selain itu, dukungan untuk menunda pemilu juga melawan Konstitusi dan amanat reformasi.

“Ha..ha.. ternyata si Abang biangnya. Bang Luhut, teknik ‘Cari orang bermasalah sehingga bisa jadi kerbau yang diikat hidungnya, sudah kuno, merusak demokrasi, melawan konstitusi dan amanah reformasi/demokrasi, `` ujar Mantan Menteri Koordinaotor Perekonomian di era Presiden Gus Dur tersebut, di Jakarta, Rabu (2/3).

Baca juga : Tidak Manipulasi Suara Rakyat, KPU Harus Lakukan Rekapitulasi Secara Jujur, Adil dan Transparan

Mantan Kepala Bulog itu juga mengingatkan Menteri Luhut agar mengingat apa yang diajarkan oleh Presiden Gus Dur. Seperti diketahui, Luhut merupakan salah satu menteri pada era Presiden Gus Dur.

“Sudahlah, inget Gus Dur ajarkan Keadilan & Demokrasi,`` lanjut mantan Menko Kemaritiman tersebut.

Seperti diberitakan, Zulkifli meminta pendapat dari elite partainya terkait penundaan pemilu tersebut. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan, Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.

Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas sepakat tidak terburu buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya.

Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan.

Ketua Umum PAN Zulkifli menyampaikan dukungan penundaan Pemilu 2024 atas arahan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. 

Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari.

Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.

Namun ketika dikonfirmasi terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Zulhas menolak menjawab.

"Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut," katanya di DPR, Jumat lalu (25/2). ***

 

 

Artikel Terkait
KUR Penempatan PMI : Solusi Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Maupun Pekerja Magang Indonesia di Luar Negeri
Koordinator TePI Sayangkan Putusan MK Soal Pencabutan Ambang Batas Tanpa Ketegasan Angka yang Pas
Tidak Manipulasi Suara Rakyat, KPU Harus Lakukan Rekapitulasi Secara Jujur, Adil dan Transparan
Artikel Terkini
KI Pusat Mantapkan Sinergi dengan Media dalam Mengawal Informasi Publik
Direktur GKI Beri Materi Kewirausahaan untuk Pelajar SMKS Bina Mandiri Labuan Bajo
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
Tiga Orang Ditemukan Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
Pimpin Proses Penyiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia pada OECD, Presiden Joko Widodo Tunjuk Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Nasional OECD
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas