Banjarmasin, INDONEWS.ID - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) proaktif membantu Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan penggunaan Katalog Elektronik guna mengoptimalkan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik. Sistem pengadaan Barang/Jasa secara elektronik kepdepannya dapat membantu seluruh stakeholder dalam memantau informasi pengadaan secara real time, transparan dan akuntabel.
Kepala LKPP merekomendasikan kepada Pemda untuk menggunakan Katalog Elektronik guna mempercepat penyerapan anggaran. “Pemerintah Daerah dapat memasukan komoditi atau produk yang terdapat di daerah untuk bergabung kedalam E-Katalog Lokal. Selanjutnya Pemda dapat langsung memilih penyedia dan produk yang diingikan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya.” Ungkap Anas saat menyampaikan paparannya dalam Acara Rapat Koordinasi Mewujudkan DPSP Toba sebagai Destinasi Berkualitas dan Aksi Afirmasi PDN Dalam Rangka Gernas BBI, Jumat (22/7/2022).
Anas juga menyampaikan saat ini Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memonitoring realisasi anggaran seluruh K/L/PD melalui sistem elektronik setiap bulannya. Di samping itu ia menambahkan saat ini Katalog Elektronik Lokal dikelola langsung oleh Pemda sehingga penyedia yang ingin menayangkan produknya dalam Katalog Elektronik Lokal tidak perlu mengurus pendaftaranya ke Jakarta.
"Para Bupati dan Gubernur bisa mendorong pengusaha lokal tidak harus datang ke Jakarta. Inilah saatnya pengusaha lokal menjadi tuan rumah di tempat Bapak sendiri lewat E-Katalog Lokal." Terang Kepala LKPP dengan antusias.
Namun Kepala LKPP menyayangkan dengan kurangnya respon dari beberapa Pemda dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal.
Berdasarkan data yang dimiliki LKPP setidaknya ada 12.4% Pemda yang masuk kategori sangat lambat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP menginformasikan saat ini progres Katalog Lokal di wilayah Kalimantan Selatan masih sangat rendah. Data yang berhasil dihimpun LKPP, jumlah penyedia yang bergabung di Katalog Elektronik Lokal berjumlah 25 penyedia dengan total penayangan produk sebanyak 129 produk dengan total transaksi 139,4 Juta Rupiah.
Berdasarkan hal tersebut Kepala LKPP merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dapat berkonsultasi dan berkoordinasi secara intens dengan LKPP dalam proses menigkatkan pengelolaan Katalog Lokal. Kepala LKPP pun menyampaikan komitmennya untuk siap membantu Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka percepatan pengelolaan Katalog Lokal di Kalimantan Selatan.
Kepala LKPP juga menyampaikan pesannya kepada Pemda yang masih memiliki kendala dalam membuat etalase produk, dapat mengadaptasi pembuatan etalase produk kepada Pemda yang telah berhasil menayangkan dan membuat etalase produk dalam Katalog Elektronik Lokal.
Kepala LKPP berharap dengan dilakukannya hal di atas, kedepannya Kalimantan Selatan dapat melampaui target yang telah amanatkan oleh Presiden dan dapat menjadi proyek percontohan untuk seluruh provinsi di Kalimantan. (Lka)