INDONEWS.ID

  • Kamis, 25/08/2022 21:40 WIB
  • Mendagri Tanda Tangani Nota Kesepahaman Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan

  • Oleh :
    • Mancik
Mendagri Tanda Tangani Nota Kesepahaman Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan
Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan.(Dok.Kemendagri)

INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan untuk Mendukung Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kamis (25/8/2022).

Baca juga : BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Penandatanganan tersebut dilakukan Mendagri bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Andika Perkasa dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad. Penandatanganan ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menkopolhukam yang telah menginisiasi penandatanganan MoU tersebut.

Baca juga : Tingkatkan Konektivitas, Prof Zudan: Di Kawasan Perbatasan Telah Dibangun 1307 BTS

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko yang telah menginisiasi acara ini. Karena ini (penandatanganan MoU) kita bisa mendapatkan sumber pembiayaan baru, non-APBN (dan) non-APBD, yang paling penting kan itu,” terang Mendagri.

Mendagri membeberkan sejumlah tugas Kepala BNPP yang salah satunya memperkuat dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Upaya ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai visi Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Tinjau PLBN Aruk, BAIS Cek Aktivitas Ilegal dan Potensi Kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara

"(Pembangunan) tidak hanya di kota-kota, di desa sudah diperkuat beliau (Presiden) dengan undang-undang desa, anggaran desa, menteri desa. Nah ini perbatasan juga diperkuat, ini tugas kita bersama," ujarnya.

Dia menjelaskan, jika daerah perbatasan kuat secara ekonomi dan kesejahteraan, maka hal itu menjadi bagian dari pertahanan strategis nasional.

Pasalnya, dengan begitu masyarakat di daerah perbatasan tidak bergantung pada negara tetangga dalam memenuhi kebutuhannya. Dia juga menyebutkan sejumlah kebutuhan yang dapat mendukung pembangunan di daerah perbatasan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing.

“Ini sesuaikan dengan karakteristiknya, seperti kemarin di Miangas karena dia potensinya perikanan, (maka berikan) mesin perahu untuk mereka, di Natuna juga perlu seperti itu, kalau perlu bangun cold storage,” terangnya.

Adapun Panglima TNI Andika Perkasa maupun Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan komitmennya dalam mendukung pembangunan di daerah perbatasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih terhadap pihak yang telah menandatangani MoU tersebut.*

Artikel Terkait
BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
Tingkatkan Konektivitas, Prof Zudan: Di Kawasan Perbatasan Telah Dibangun 1307 BTS
Tinjau PLBN Aruk, BAIS Cek Aktivitas Ilegal dan Potensi Kerawanan di Kawasan Perbatasan Negara
Artikel Terkini
Prof Dr H Yulius SH MH Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung Diwawancara Ekslusif Majalah MATRA
Dorong Ekonomi Nasional Lebih Transformatif, Menko Airlangga Jalin Kerja Sama Global
PLBN Motamasin Terima Kunjungan Konsulat Timor Leste, Bahas Isu Keimigrasian Antarnegara
Menteri Harus Mampu Membaca Tanda-tanda Zaman untuk Menggerakan Semangat Indonesia
MRP Desak Presiden Jokowi Pastikan Cakada 2024 Se-Tanah Papua Diisi Orang Asli Papua (OAP)
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas